Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan pihaknya senantiasa mengawasi kebijakan daerah agar selaras dengan kebijakan nasional menyikapi protes warga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, atas kebijakan bupati setempat.
“Kita sudah banyak melakukan fungsi pengawasan dan akan terus melakukan fungsi pengawasan, termasuk bagaimana memastikan kebijakan di tingkat daerah itu selaras dengan kebijakan nasional yang tidak bertentangan dengan aturan,” kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Jumat.
Bagi Sultan, penyebab polemik di Pati lebih kepada gaya kepemimpinan kepala daerahnya. Ia menilai Bupati Pati Sudewo kurang memiliki sensitivitas terhadap warganya.
“Saya melihat itu. Saya tidak mau masuk kepada apa yang dibuat, tapi lebih kepada leadership (kepemimpinan), gaya, itu sangat memengaruhi bagaimana publik itu bisa merespons baik atau tidak,” ucapnya.
Baca juga: Dasco: Pembentukan pansus angket pemakzulan Sudewo sesuai koridor
Menurut dia, seorang kepala daerah mesti memiliki gaya kepemimpinan serta komunikasi publik dan komunikasi politik yang baik agar mampu menyampaikan setiap kebijakan daerah sehingga masyarakat dapat menerimanya.
“Karena apa? Karena slip of tongue, salah omong, tidak sensitif, itu justru meskipun niatnya baik, kalau disampaikan dengan cara-cara yang komunikasinya tidak baik, apalagi pejabat publik yang sangat harus punya tingkat atau daya sensitivitas tinggi,” tuturnya.
Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo mengatakan dirinya tidak mengundurkan diri meski ada tuntutan dari sejumlah pengunjuk rasa. Ia memilih tidak mundur karena merasa dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis.
Baca juga: KPK dalami kembali peran Bupati Pati di kasus DJKA Kemenhub
"Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya," ujar Sudewo di Pati (13/8).
Namun begitu, ia menyatakan tetap menghormati proses politik yang sedang berjalan di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang diajukan oleh anggota dewan.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Pati menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) mengenai angket pemakzulan Bupati Sudewo, menyusul aksi unjuk rasa warga terkait kebijakan Sudewo yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Adapun ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (13/8) menggelar unjuk rasa di alun-alun kota. Massa aksi meminta Sudewo mundur dari jabatan Bupati Pati.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
