Jakarta (ANTARA) - Bicara Udara, organisasi nirlaba yang mengadvokasi peningkatan kualitas udara, mendorong kolaborasi kawasan aglomerasi sebagai kunci untuk mengatasi polusi udara dan memperkuat transportasi publik.
Ajakan itu menegaskan bahwa persoalan kualitas udara bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan aksi kolektif lintas wilayah, lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat.
Co-Founder Bicara Udara Novita Natalia dalam keterangan di Jakarta, Senin, menilai masalah dasar yang terjadi adalah setiap daerah memiliki kepentingan politik yang berbeda sehingga menghambat koordinasi antar-wilayah.
Kerja sama kawasan aglomerasi menjadi solusi atau jalan tengah dalam mengatasi polusi udara lintas batas, khususnya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. (Jabodetabekpunjur).
"Penanganan polusi udara lintas daerah perlu dijadikan prioritas pemerintah. Selain itu, transportasi lintas wilayah juga perlu dibuat memadai, aman dan nyaman tetapi lebih dari itu, para pemimpin perlu mencontohkan dengan ikut menggunakan transportasi publik agar dapat merasakan kualitasnya secara langsung dan mendorong perbaikan berkelanjutan, ujarnya.
Baca juga: KLH dorong aglomerasi sampah di Banten guna dukung solusi modern
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya penguatan strategi pengendalian polusi udara melalui kerja sama wilayah.
Menurut dia, kawasan aglomerasi seperti Jabodetabekpunjur menghadapi tantangan polusi udara yang kompleks dan saling terhubung.
Untuk itu, diperlukan kebijakan berbasis bukti, sistem pelaporan yang jelas, perencanaan skenario, penindakan tegas terhadap sumber polusi serta memantau dan evaluasi yang berkesinambungan.
"Pada saat yang sama, kesadaran publik dan penyediaan transportasi publik yang memadai harus didorong secara simultan. Kita perbaiki sistemnya, lakukan inovasi agar sarana semakin baik dan terus mengedukasi warga agar mau dan bisa menggunakan transportasi publik," kata dia.
Ia juga mendorong kepala daerah di wilayah aglomerasi untuk membangun infrastruktur transportasi ramah lingkungan dan menciptakan kultur penggunaan transportasi publik di masyarakat.
Menurut dia, pejabat publik perlu memberi teladan dengan menggunakan transportasi umum agar meningkatkan sensitivitas dan mendorong partisipasi publik.
"Bila terdapat gerakan masif masyarakat beralih ke transportasi publik, pemerintah akan semakin terdorong untuk terus memperbaiki layanan dan infrastrukturnya. Strategi pengendalian pencemaran udara pun dapat diterapkan dengan lebih presisi, sekaligus menginspirasi semakin banyak individu untuk menjadi advokat udara bersih," ucap Bima.
Baca juga: DLH DKI kembangkan sistem peringatan dini polusi udara
Baca juga: Pengelola kawasan industri garda terdepan pengendalian kualitas udara
Baca juga: Bappenas sebut pembangunan Giant Sea Wall lindungi ekonomi Indonesia
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
