Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan minyak jelantah bekas masak Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menjadi potensi usaha bahan bakar energi terbarukan atau biofuel.
"Setiap bulan itu satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengkonsumsi kurang lebih 800 liter minyak goreng, dan 71 persennya menjadi jelantah, artinya sekitar 550 liter. Ini ditampung oleh pembeli, rata-rata harganya sekitar Rp7 ribu, jadi lumayan lahir satu entrepreneur yang bisa mengambil minyak jelantah dari SPPG-SPPG itu," katanya di Jakarta, Senin.
Ia menegaskan, minyak jelantah tersebut daripada dibuang lebih baik ditampung untuk menjadi sumber pendapatan masyarakat. Minyak jelantah juga bukan termasuk bahan yang dibukukan dalam daftar pengeluaran di SPPG karena termasuk barang yang sudah selesai dipakai.
"Itu tidak dibukukan karena termasuk barang yang sudah selesai, sehingga kemudian berpotensi menjadi pendapatan. Bahkan, kalau ada pengusaha yang mau mengumumkan di satu kabupaten misalnya, minyak jelantah kemudian bisa ditampung dan diekspor atau bisa dijual untuk biofuel, itu sangat memungkinkan," ujarnya.
Baca juga: Kepala BGN tegaskan gaji seluruh petugas SPPG sudah dibayarkan
Menurutnya, potensi minyak jelantah untuk biofuel juga telah terbukti dalam beberapa penelitian, bahkan ada yang menyebutkan jika bahan bakar untuk pesawat atau avtur kini bisa menggunakan biofuel dari minyak jelantah.
"Karena beberapa penerbangan internasional kan mewajibkan minimal satu persen menggunakan biofuel, dan itu lumayan, jadi yang menjadi pengusaha itu bisa dapat margin dari pembelian di SPPG, dan juga ke yang mengelola biofuel," ucapnya.
Baca juga: Kepala BGN: Program MBG telah layani 4,97 juta penerima
Baca juga: Kepala BGN sebut 60 persen anak Indonesia tidak mampu beli susu
Selain itu, menurutnya, potensi ekonomi sirkular dari Program MBG juga cukup besar, termasuk tenaga yang mengambil atau mengelola sampah di masing-masing SPPG.
"Kemudian terkait dengan sampah dan lain-lain, kalau satu pemasok bisa memperkerjakan dua sampai lima orang, artinya tenaga kerja yang tidak langsung di SPPG semakin banyak, saya kira ini akan sejalan dengan program percepatan pengentasan kemiskinan," tuturnya.
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
