Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan internal pada tahun depan.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU Wida Nurfaida mengatakan, Kementerian PU menegaskan bahwa arah kebijakan tahun 2026 tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan internal.
“Kami optimistis dapat meningkatkan kinerja kelembagaan dan menghadirkan layanan publik yang lebih transparan, cepat, dan mudah diakses masyarakat,” ujar Wida dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.
Kementerian PU berusaha memenuhi keinginan masyarakat terutama mengenai kegiatan berbasis kemasyarakatan, karena hal ini diyakini akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Baca juga: Kementerian PU: Perbaikan Wisma MPR di Bandung mencapai Rp12,9 miliar
Wida menyampaikan bahwa pagu anggaran Kementerian PU tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp118,5 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan ke berbagai unit utama, di antaranya Sekretariat Jenderal dengan alokasi Rp576,85 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp107,81 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air sebesar Rp34,73 triliun, dan Ditjen Bina Marga sebesar Rp45,61 triliun.
Selanjutnya, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp12,03 triliun, dan Ditjen Prasarana Strategis sebesar Rp24,10 triliun.
Selain itu, Ditjen Bina Konstruksi memperoleh Rp599,03 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Rp147,13 miliar.
Baca juga: Kemen PU percepat perbaikan infrastruktur pascademo pakai desain awal
Kemudian Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp172,93 miliar, serta Badan Pengembangan SDM (BPSDM) sebesar Rp403,93 miliar.
“Kami berkomitmen memanfaatkan alokasi anggaran ini untuk memperkuat fungsi kelembagaan, mendukung pembangunan infrastruktur, sekaligus memastikan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel," kata Wida
Dari perencanaan, pengelolaan keuangan, layanan publik, hingga transformasi digital, semuanya diarahkan agar Kementerian PU dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Dirinya juga menekankan transformasi layanan publik yang sedang dilakukan, termasuk penerapan Pelayanan Publik Terpadu melalui aplikasi Sahabat PU, penguatan Portal Perizinan Kementerian PU yang terintegrasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), pengelolaan Big Open Data untuk keterbukaan informasi, serta sistem digitalisasi layanan keuangan dan tata naskah dinas.
Baca juga: Kemen PU pastikan transformasi layanan air minum segera dilakukan
Lebih lanjut, Sekjen Kementerian PU menyampaikan bahwa agenda transformasi layanan juga mencakup penyediaan fasilitas publik berbasis digital.
Lalu pengelolaan aset negara dengan sistem barcode dan geotagging, serta penguatan kerja sama lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
