Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) menandatangani perjanjian pinjam pakai Barang Milik Daerah (BMD) dan barang milik universitas bersama 41 instansi pemerintah daerah dan dua universitas di Gedung Kemensos, Jakarta, pada Kamis, untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan untuk mendukung pendirian titik-titik Sekolah Rakyat rintisan yang berada di luar aset milik Kemensos untuk memperluas jangkauan program dan memastikan ketersediaan sarana fisik yang memadai di berbagai daerah.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan penandatanganan ini merupakan tonggak penting dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat, sebagai bentuk afirmasi negara terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan.
“Perjanjian yang kita tandatangani hari ini adalah tulang punggung Sekolah Rakyat, dimana Sekolah Rakyat merupakan gagasan dari Presiden Prabowo. Tanpa lahan dan bangunan, tidak ada rumah belajar. Tanpa rumah belajar, harapan tetap akan menjadi mimpi yang jauh bagi anak-anak kita," kata Mensos Saifullah Yusuf yang biasa disapa Gus Ipul.
Baca juga: 60 ruang di SMAN 16 Samarinda disediakan untuk rintisan Sekolah Rakyat
Mensos menegaskan Sekolah Rakyat didirikan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi, memperluas akses pendidikan, serta mempersiapkan Generasi Emas 2045. Kemensos sebagai koordinator operasional berkolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2024.
Sekolah Rakyat, lanjutnya, menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tidak atau belum pernah sekolah, maupun yang terancam putus sekolah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Susenas Maret 2024, terdapat 4.160.429 anak usia sekolah (7,63 persen) yang tidak atau belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi.
Selain itu 74,51 persen kepala rumah tangga miskin ekstrem hanya berpendidikan SD ke bawah, yang menunjukkan kuatnya transmisi kemiskinan akibat rendahnya pendidikan orang tua.
Baca juga: Banten ajukan tambahan lokasi Sekolah Rakyat ke Kemensos
Sementara itu Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh menekankan Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan gerakan sosial untuk menunaikan janji kemerdekaan.
"Sekolah Rakyat ini adalah kebahagiaan dari melunasi janji kita melalui pendidikan. Karena pendidikan itu adalah sistem rekayasa sosial yang terbaik, teruji, dan terpuji, untuk memotong mata rantai kemiskinan," katanya.
Ia menambahkan Sekolah Rakyat hadir untuk memuliakan kaum miskin dan memberikan pendidikan yang layak bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Seluruh siswa Sekolah Rakyat akan mendapatkan fasilitas penunjang yang mencakup pemeriksaan kesehatan menyeluruh, pemetaan potensi bakat dan kekuatan individu berbasis akal imitasi (AI), penilaian akademik dan psikososial, asrama dan makan tiga kali sehari, seragam dan perlengkapan sekolah, pendampingan pembelajaran digital, serta pembiayaan pendidikan sebesar Rp48,25 juta per anak per tahun (tahun pertama).
Baca juga: Mensos: Rakyat berpesan agar tak ada siswa titipan di Sekolah Rakyat
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
