Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) guna mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mewujudkan kedaulatan dan swasembada pangan berkelanjutan.
"Gemarikan menjadi solusi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia sekaligus menjadi penghela bisnis perikanan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDPSKP) KKP Tornanda Syaifullah di Jakarta, Kamis.
Dikatakan Gemarikan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha/swasta terkait, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat.
"Termasuk profesional untuk bergerak bersama membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat dalam mengkonsumsi ikan lebih sering," ujarnya.
Adapun terkait RPerpres Gemarikan, KKP telah melaksanakan konsultasi publik sebagai bagian dari meaningful participation. Isi RPerpres akan memuat sejumlah poin, antara lain penyediaan ikan bermutu dan aman dikonsumsi, kemudahan akses, serta peningkatan minat masyarakat untuk mengonsumsi ikan.
Baca juga: KKP dorong keberlanjutan perikanan pelagis kecil di Forum APEC
“Akan diatur pula rencana aksi lima tahunan melalui pembentukan Tim Koordinasi Nasional Gemarikan, mekanisme dan tata kerja, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Termasuk juga pengaturan pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lainnya,” terang Tornanda.
Sekretaris Ditjen PDSPKP KKP Machmud menambahkan kebutuhan protein hewani dari ikan secara global kian meningkat. Saat ini kebutuhan tersebut banyak dipenuhi dari hasil perikanan budi daya.
Dia menyebutkan berdasarkan data Food and Agriculture Organization (FAO), produksi perikanan budi daya dunia (di luar rumput laut) mencapai 98,5 juta ton pada 2023, melampaui perikanan tangkap yang sekitar 91,4 juta ton.
Menurutnya masyarakat global semakin memahami bahwa ikan merupakan makanan sehat dan ramah terhadap lingkungan. Hal itu dapat dilihat dari kandungan nutrisi ikan yang sangat tinggi dan lengkap, di sisi lain jejak karbon dan Feed Conversion Ratio (FCR) yang lebih rendah dibanding sumber protein hewani lainnya.
"Selain itu, dengan 70 persen wilayah dunia adalah perairan, maka masa depan sumber pangan global ada di perairan. Jangan sampai kita (bangsa Indonesia) kekurangan protein di lumbung ikan," jelas Machmud.
Baca juga: Menteri Trenggono tekankan percepatan program strategis ekonomi biru
Sementara itu, Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap Kemenko Pangan Yogi Yanuar menekankan Gemarikan memiliki kaitan erat dengan swasembada pangan dalam RPJMN 2025–2029.
Gerakan ini, menurut Yogi, merupakan bagian dari transformasi sistem pangan nasional berbasis ekonomi biru.
Kemenko Pangan sebagai Ketua Tim Koordinasi Nasional akan memastikan rencana aksi Gemarikan berjalan efektif, sinergis, dan berkelanjutan untuk mendukung kemandirian bangsa.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan salah satu upaya meningkatkan konsumsi ikan adalah melalui program Gemarikan.
Hal itu dilakukan dengan harapan pemenuhan gizi masyarakat terpenuhi, sekaligus membantu kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.
Baca juga: Wamen KP pastikan RI swasembada garam pada 2027
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
