Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat pengawasan untuk mencegah praktik kong-kalikong atau penyimpangan yang merugikan negara dalam proses pengadaan 15 ribu laptop bagi siswa Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf saat ditemui di Jakarta, Jumat, mengatakan pengawasan akan dilakukan secara ketat oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos juga melibatkan otoritas terkait lainnya agar proses pengadaan berjalan transparan dan akuntabel.
“Sedang dalam proses, dan kami ingin prosesnya benar, tidak ada penyimpangan, transparan, tidak ada kong-kalikong, Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial sudah saya minta untuk mengawal dengan baik,” ujar Gus Ipul, sapaan akrab Mensos Saifullah Yusuf.
Menurut Mensos, pengadaan laptop tersebut merupakan bagian dari kebutuhan penunjang pendidikan bagi sekitar 9.700 siswa Sekolah Rakyat tahap pertama. Selain laptop, Kemensos tahun ini juga menyiapkan pengadaan seragam siswa dengan total anggaran sekitar Rp140 miliar.
Baca juga: Pemerintah siapkan 15 ribu laptop untuk siswa Sekolah Rakyat
Mensos berharap seluruh proses pengadaan dapat berjalan lancar sehingga perangkat dan seragam tersebut segera didistribusikan.
“Mudah-mudahan lancar, mohon doa restunya,” kata Gus Ipul.
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama yang didesain untuk menjangkau anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1 dan 2) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kemensos sebagai pelaksana teknis menargetkan 159 lokasi Sekolah Rakyat rintisan tahap pertama di seluruh Indonesia. Sebanyak 70 titik telah aktif sejak pertengahan Juli–Agustus 2025, sedangkan sisanya akan diluncurkan bertahap pada awal September 2025.
Jumlah siswa yang terdaftar pada tahap pertama mencapai sekitar 9.700 anak yang akan dididik dan didampingi oleh lebih dari 1.400 guru, 2.000 tenaga kependidikan, termasuk wali asrama dan wali asuh.
Baca juga: Mensos tegaskan pengadaan laptop Sekolah Rakyat transparan
Dari jumlah tersebut, 2.007 siswa mulai menerima dukungan Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) setelah sebelumnya tidak tercatat sebagai penerima jaminan kesehatan.
Dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2025 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat pagi, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menjadi program prioritas yang tidak hanya menjamin pemerataan akses pendidikan tetapi juga sebagai upaya untuk percepatan memutus rantai kemiskinan ekstrem hingga 0 persen.
Presiden dalam pidatonya itu menargetkan setiap tahunnya bakal ada 100 Sekolah Rakyat baru yang disediakan pemerintah hingga benar-benar menjangkau seluruh anak-anak yang kurang mampu di pelosok-pelosok negeri.
Tidak hanya Sekolah Rakyat, Kepala Negara juga memastikan pemerintah menyalurkan 288 ribu televisi berbasis internet/smart televisi ke sekolah-sekolah reguler di pelosok, agar anak-anak dapat belajar secara virtual dari guru-guru terbaik di Indonesia.
Baca juga: Akademisi: Sekolah Rakyat kebijakan publik yang harus berkelanjutan
Baca juga: Anggota DPR sebut Presiden akan pidato soal MBG hingga Sekolah Rakyat
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
