Padang (ANTARA) - Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan pengawasan ekstra untuk mengantisipasi terjadinya perundungan anak didik di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 4 Padang yang dipusatkan di balai milik Kementerian Sosial tersebut.
"Di sekolah ini kita ada wali asuh, wali asrama, guru, dan kepala sekolah yang akan mengawasi secara ketat agar tidak ada perundungan terhadap anak didik," kata Nuryadi di Kota Padang, Senin.
Kementerian Sosial menunjuk BBPPKS sebagai Sekolah Rakyat tingkat SMP di Kota Padang. Pada tahun ajaran baru 2025-2026 sekolah gagasan Presiden Prabowo itu menerima 150 anak didik yang terdiri atas enam rombongan belajar (rombel).
Selain itu, BBPPKS juga akan melibatkan peran serta penyuluh dan pekerja sosial yang memang berada di luar struktur Sekolah Rakyat untuk selalu mengawasi anak didik.
"Artinya, kita berkolaborasi untuk memastikan supaya anak didik merasa aman, nyaman dan tentunya harus selalu gembira dan bahagia," kata Nuryadi.
Pada kesempatan itu ia membenarkan satu calon siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 4 Padang mengundurkan diri sebelum dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS.
Calon siswa tersebut mengundurkan diri karena sudah ada pihak keluarga yang membiayai dan memilih bersekolah di tempat lain. Pihak sekolah juga telah meminta surat pernyataan kepada wali murid terkait kepastian pengunduran diri tersebut.
Terkait fasilitas pendukung anak didik, Nuryadi membenarkan beberapa di antaranya belum tiba di BBPPKS. Harapannya, semua perlengkapan tersebut sudah datang dalam beberapa hari ke depan.
"Saya lupa, tapi memang ada beberapa yang lagi proses dan ada juga yang mungkin lagi di bandara," ujarnya.
Baca juga: Sekolah Rakyat 33 Tangsel mulai aktif pada 30 Juli
Baca juga: Sekolah Rakyat mulai hari ini, beri harapan baru bagi anak-anak bangsa
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
