Makassar (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) fokus pada solusi dari berbagai masalah yang ditemukan saat melakukan peninjauan ke dua Sekolah Rakyat (SR) di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni SR Sentra Wirajaya di Kota Makassar dan SR Pangurangi di Kabupaten Takalar.
Melalui keterangannya di Makassar, Kamis, Staf Khusus Bidang Aktivisme, Sosbud, Pergerakan, dan Ulama Neno Hamriono berujar Sekolah Rakyat dibentuk dengan tujuan pembangunan karakter yang sangat penting untuk dibentuk.
"Sekolah Rakyat ini harus tepat sasaran agar tujuan pemerintah berhasil, fokus untuk membantu rakyat kurang mampu," katanya.
Dari hasil kunjungan, SR Sentra Wirajaya yang berlokasi di Makassar teridentifikasi masih menghadapi sejumlah kendala seperti kekurangan tenaga pengajar, wali asrama, serta fasilitas penunjang seperti laboratorium dan seragam siswa.
Sekolah ini melayani siswa tingkat SMP dari kalangan masyarakat miskin dan miskin ekstrem dengan sistem asrama penuh.
Sementara itu, SR Pangurangi di Takalar yang setara tingkat SMA juga menghadapi tantangan serupa, dan juga keterbatasan tenaga administrasi dan sarana operasional.
Namun demikian, para siswa-siswi baik di SR Sentra Wirajaya di Kota Makassar dan SR Pangurangi di Kabupaten Takalar merasa senang dan bahagia dapat bersekolah di tempat ini.
"Mereka sangat antusias karena tidak hanya mendapatkan pembelajaran di bidang akademik, tetapi juga pendidikan mengenai pembentukan karakter," ujarnya.
Selain itu Kemenko Polkam juga merekomendasikan agar Kementerian Sosial bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, mempercepat pembangunan sekolah permanen, serta mendorong pembinaan terhadap siswa dan keluarganya.
Penekanan juga diberikan pada pentingnya pelatihan keterampilan berbasis minat dan bakat agar siswa dapat menciptakan lapangan kerja secara mandiri di masa depan.
"Sekolah Rakyat harusnya tidak hanya jenjang SMA, tetapi juga SMK, jadi siswa sudah siap kerja," ujar Neno
Pemerintah melalui Kementerian Sosial diharapkan segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut guna memastikan keberlanjutan program pendidikan berbasis inklusif di wilayah tertinggal, khususnya yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan.
Peninjauan tersebut dipimpin oleh Staf Khusus Menko Polkam Bidang Komunikasi dan Humas serta Staf Khusus Bidang Aktivisme, Sosbud, Pergerakan, dan Ulama, Neno Hamriono.
Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
