Tanjungpinang (ANTARA) - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) RI menyatakan jumlah Sekolah Rakyat telah melampaui ekspektasi pemerintah, karena hingga saat ini tercatat sudah ada 164 unit dari target awal 50 unit.
"Antusias terhadap perkembangan program Sekolah Rakyat terus menunjukkan kemajuan pesat," kata Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM Abdul Haris di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat.
Menurutnya, dari total 165 Sekolah Rakyat yang sudah berjalan di berbagai daerah, semuanya dapat beroperasi dengan baik, khususnya di Tanjungpinang.
Abdul Haris bahkan turut langsung meninjau Sekolah Rakyat Tanjungpinang di Jalan Borobudur, Jumat sore, guna berkomunikasi dengan para guru dan siswa sekaligus melihat kondisi di lapangan.
Baca juga: Pemkot: Sekolah Rakyat Tanjungpinang berjalan baik meski ada kendala
Saat ini, kata dia, program Sekolah Rakyat telah memasuki paket ketiga, dengan jumlah siswa awal sebanyak 100 orang.
Namun di balik keberhasilan tersebut, sambungnya, pelaksanaan program yang digagas Presiden Prabowo itu juga menghadapi sejumlah tantangan. Perbedaan latar belakang para siswa menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengelolaan sekolah.
“Anak-anak ini berasal dari berbagai latar belakang keluarga. Mereka perlu waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru, maka itu ada beberapa siswa yang akhirnya memutuskan untuk mundur,” jelasnya.
Lanjut Abul Haris menyebut pemerintah telah meminta pihak sekolah untuk terus berupaya memenuhi target jumlah siswa Sekolah Rakyat hingga 100 orang.
Baca juga: Kemenko PM dukung program inkubasi UMKM Loid Ventures
Tantangan lain yang dihadapi pemerintah adalah keberagaman tingkat belajar siswa dalam satu kelas. Contohnya, dalam satu kelas ada siswa dari kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga sekaligus.
"Ini menuntut guru memiliki kemampuan luar biasa, baik dari segi keilmuan maupun manajerial,” ucapnya.
Dengan berbagai tantangan yang ada, lanjut dia, program Sekolah Rakyat tetap menjadi salah satu upaya penting pemerintah untuk memperluas akses pendidikan dan membuka peluang belajar bagi semua kalangan.
Sementara, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Tanjungpinang Elfiani Sandri mengatakan Sekolah Rakyat di daerah itu mulai beroperasi pada September 2025 dengan kuota awal 100 siswa jenjang SD, SMP dan SMA.
Baca juga: Kemenko PM dukung program inkubasi UMKM Loid Ventures
"Sekolah Rakyat Tanjungpinang berjalan baik, termasuk sarana dan prasarana sudah disediakan Kementerian PUPR, dengan gedung sementara yang direnovasi berlokasi di eks Gedung SMPN 15," ujarnya.
Sandri menjelaskan saat ini Sekolah Rakyat Tanjungpinang memiliki sedikit kendala terkait jumlah siswa yang berkurang dari target awal 100 siswa, kini tersisa 65 siswa yang masih melanjutkan pendidikan untuk tingkat SD, SMP dan SMA.
Kendalanya bervariasi, ada yang tidak betah di sekolah asrama, lalu tidak mau melanjutkan pendidikan, hingga kendala orangtua dan anak yang tidak bersedia tinggal pisah rumah.
Kendala lainnya, kata dia, belum tersedianya laptop dan seragam yang belum diterima oleh siswa.
Menurutnya hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk terus memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat agar anak anak usia sekolah yang kategori keluarga miskin bisa melanjutkan pendidikan yang layak.
"Kita berharap tenaga guru yang kurang, laptop dan seragam anak-anak yang belum terealisasi dapat segera diberikan agar siswa lebih semangat untuk sekolah," ucap Sandri.
Baca juga: Kemenko PM susun kebijakan usaha untuk lindungi UMKM
Pewarta: Ogen
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
