Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menyampaikan, dokumen Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital ASEAN atau ASEAN Digital Economic Framework Agreement (DEFA) diharapkan selesai dan dapat ditandatangani pada 26 Oktober mendatang.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam sambutannya di acara AsiaXchange 2025 yang diselenggarakan oleh The Rockefeller Foundation.
“Dalam Keketuaan ASEAN tahun ini (yang diketuai Malaysia), Indonesia bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN untuk menuntaskan Digital Economic Framework Agreement (DEFA). Ini merupakan prinsip pertama kegiatan ekonomi digital di kawasan, dan kami harapkan dapat ditandatangani pada 26 Oktober mendatang,” kata Edi di Jakarta, Senin.
DEFA merupakan inisiatif yang bertujuan membangun kerangka regulasi bersama serta menyelaraskan kebijakan ekonomi digital antarnegara, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ASEAN.
Dengan adanya DEFA, Edi menyatakan bahwa ASEAN akan memasuki era baru ekonomi digital bersama seluruh negara anggotanya.
Pada kesempatan tersebut, Edi turut menegaskan bahwa secara umum Indonesia mendorong ASEAN dan para mitra kawasan untuk menyelaraskan kebijakan, menarik investasi, serta saling berbagi praktik terbaik.
Pendekatan kolektif ini diyakini dapat memperkuat daya saing ASEAN dan mempercepat kemajuan menuju kesejahteraan serta pertumbuhan berkelanjutan di kawasan.
Tidak hanya terkait DEFA, dalam konteks kerja sama ASEAN, Edi menambahkan bahwa Indonesia juga berpartisipasi dalam inisiatif ASEAN Power Grid, yang merupakan bagian penting dari strategi ASEAN untuk menghubungkan jaringan antarnegara melalui pemanfaatan energi terbarukan.
Saat ini, ujar Edi, ASEAN menghadapi tantangan besar di balik pertumbuhan ekonominya yang pesat. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas negara, di mana Indonesia berperan aktif mendorong kerja sama yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam konteks global, Indonesia terus memperkuat posisi ASEAN di forum internasional, termasuk melalui Presidensi G20 tahun 2022 yang berhasil menyatukan suara negara berkembang dan menjaga relevansi forum di tengah ketegangan geopolitik.
Sebagai satu-satunya anggota ASEAN di G20 dan peserta aktif APEC, Indonesia yang mewakili negara berkembang terus memastikan agar prioritas ASEAN seperti rantai pasok yang tangguh, transformasi digital, ketahanan pangan dan energi, serta pertumbuhan inklusif tetap menjadi perhatian utama dalam agenda global.
Edi juga menyoroti capaian Indonesia dalam bidang perdagangan internasional. Indonesia baru saja menuntaskan perjanjian dagang dengan Uni Eropa dan Eurasia, serta berhasil menurunkan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS). Saat ini, pembahasan dengan AS masih berlanjut untuk sejumlah komoditas strategis.
Selain itu, Indonesia tengah menjalani proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) sebagai langkah memperkuat reformasi struktural dan meningkatkan standar kebijakan publik.
“Di sisi lain, Indonesia dalam proses dengan perjanjian kerja sama lainnya yakni Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Bahkan juga menjajaki kerja sama dengan UK,” kata Edi.
Baca juga: Airlangga mendorong percepatan DEFA untuk integrasi ekonomi kawasan
Baca juga: RI - Singapura sepakati percepatan kerja sama ekonomi digital
Baca juga: RI siap bantu negara ASEAN yang belum siap terapkan DEFA tahun ini
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
