Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal memacu percepatan serapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto pada semester II-2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, mengatakan proyeksi defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah ditetapkan sebesar 2,78 persen.
Menurutnya, target defisit itu melibatkan banyak program belanja pemerintah yang perlu dieksekusi lebih cepat.
“Jadi, strategi yang utama adalah pemerintah harus mempercepat belanja. Banyak sekali, mulai dari program prioritas Pak Presiden, itu harus kita percepat semua. Itu nanti akan mendukung rebound untuk semester kedua,” jelas Febrio.
Baca juga: Kemenkeu sebut RAPBN 2026 telah perhitungkan tarif AS 19 persen
Dia menambahkan hasil dari negosiasi dagang tarif impor dari Indonesia ke Amerika Serikat (AS) juga berdampak positif terhadap aktivitas manufaktur dalam negeri.
Bila sebelumnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada paruh kedua 2025 diproyeksikan lemah pada level 4,7 persen, kini pemerintah cukup optimistis pertumbuhan ekonomi bisa berbalik ke atas 5 persen nantinya.
Akan tetapi, ketika ditanya peluang penambahan stimulus untuk memacu pertumbuhan ekonomi semester II, Febrio tidak memberikan jawaban secara konkret.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah berencana melanjutkan program paket stimulus ekonomi pada kuartal III 2025 guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Target perpajakan naik, Kemenkeu: Langkah reformasi perbaikan
Jurus Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, pemerintah saat ini tengah memfinalisasi sejumlah kebijakan lanjutan dari stimulus yang telah digelontorkan pada Juni-Juli 2025 tersebut.
“Lagi disusun (paket stimulus), minggu ini kemungkinan akan difinalkan,” kata Haryo di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu.
Meski demikian, Haryo belum bisa merinci bentuk insentif seperti apa yang akan diberikan. Ia menyebut, stimulus yang lalu masih dalam tahap evaluasi, sedangkan kebijakan baru yang tengah disusun lebih berfokus pada program-program prioritas.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
