Kupang, NTT (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menekankan perlunya evaluasi intens oleh pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam menjamin kinerja positif antara alokasi dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang kesehatan.
“Rata-rata realisasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di NTT sangat rendah karena dalam lima tahun terakhir hanya mencapai 59,7 persen, sehingga perlu strategi percepatan untuk pelaksanaan DAK Non fisik selanjutnya,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha dalam Forum Koordinasi dan Konsolidasi Arah Kebijakan Kesehatan Provinsi NTT di Kupang, Rabu.
Ia menyebutkan untuk realisasi DAK Fisik tahun 2024, masih ada yang rendah di antaranya Provinsi NTT sendiri dengan nilai realisasi sebesar Rp3,42 M (13,0%), Kabupaten Ende dengan realisasi Rp3,06 M (12,5%), Kabupaten Manggarai Timur realisasi Rp34,08 M (39,1%) dan Kabupaten Nagekeo realisasi sebesar Rp1,72 M (25,7%).
Namun, di sisi lain ia mengapresiasi sejumlah kabupaten/kota dengan kinerja yang baik karena mampu mencapai realisasi anggaran pada kisaran 90-an persen.
Baca juga: Dirjen Kemenkes instruksikan kepala daerah di NTT percepat program CKG
Dalam forum itu, ia mengimbau kepada segenap kepala daerah yang baru demi memperhatikan dan mengevaluasi sesuai catatan darinya karena kinerja realisasi yang rendah telah menyebabkan penurunan alokasi pada tahun 2025.
Hal ini penting kata dia, karena semakin tinggi capaian program prioritas nasional maka semakin besar alokasi DAK yang disalurkan ke depannya.
Selain itu, dengan realisasi DAK Fisik yang positif mampu mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat pada setiap fasilitas kesehatan di tingkat daerah.
Sementara realisasi DAK Nonfisik yang baik juga turut mendukung agenda pembangunan transformasi kesehatan dengan sasaran utama pembangunan RPJMN 2026-2029 yaitu “Kesehatan untuk Semua”.
Baca juga: Kemenkes siagakan fasyankes antisipasi tren kenaikan COVID-19 di RI
Demi mencapai semua itu, ia memastikan koordinasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.
“Lakukan evaluasi realisasi anggaran dan fokus selesaikan masalah, demi mendorong kesejahteraan dan kesehatan masyarakat kita,” katanya.
Baca juga: Menkes: Adopsi AI dalam inovasi medis bantu bangun sistem kesehatan
Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
