Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyatakan bahwa peta jalan pembangunan kependudukan (PJPK) akan menentukan tingkat kesejahteraan rakyat apabila disusun secara komprehensif dan diimplementasikan dengan baik di daerah.
"Kalau daerah itu memiliki nilai yang tinggi di dalam Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK), bisa kita pastikan daerah itu akan lebih sejahtera dibandingkan dengan daerah yang nilai IPBK-nya lebih rendah, karena di dalam indikator tersebut mencerminkan secara holistik bagaimana tingkat kesejahteraan warga mulai dari penghasilan, pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk, dan seterusnya," kata Sekretaris Kemendukbangga Budi Setiyono di Jakarta, Senin.
Ia menegaskan pentingnya daerah memiliki acuan IPBK agar setiap tahun peningkatannya lebih terukur, sekaligus menentukan kewajiban apa yang perlu dipenuhi pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.
"Misal sekarang posisi IPBK-nya di zero line (batas minimum) itu berapa, dan kemudian mereka akan tingkatkan berapa untuk setiap tahunnya. Setiap tahun tentu mereka harus meningkat dan semakin hari nilainya harus semakin sempurna, sehingga daerah bisa mengukur kira-kira bagaimana menyeimbangkan antara hak dan kewajiban penduduk dengan jaminan level kesejahteraan yang akan diatur oleh daerah," ujar dia.
Baca juga: Mendukbangga ajak anggota DPRD kawal program kependudukan di daerah
Budi mengemukakan, untuk mencapai titik keberhasilan IPBK, daerah perlu menentukan level masing-masing dan mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan untuk mencapai level tersebut.
"Masing-masing daerah kan berbeda-beda kualitas dan harapannya. Eksekusi dari setiap daerah juga tentu berlainan, untuk itu kita bebaskan kepada daerah, mau sampai ke level mana itu daerah sendiri yang menentukan. Namun, Kemendukbangga/BKKBN tetap menentukan garis dasar atau baseline-nya, agar kita mengetahui peningkatannya kemudian bisa mengevaluasi apakah terjadi peningkatan kesejahteraan yang nyata dari peningkatan IPBK tersebut," paparnya.
Ia juga menjelaskan, ada 30 indikator pembangunan berwawasan kependudukan. Tujuh indikator nantinya akan diampu oleh Kemendukbangga/BKKBN, sedangkan sisanya diampu oleh 15 kementerian/lembaga terkait. Untuk itu, PJPK tahun 2025-2029 akan menentukan sejauh mana pengendalian penduduk dapat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Mengapa kita memerlukan PJPK ini, karena seperti yang sudah saya sampaikan, penduduk kita sejauh ini bisa kita kendalikan di dalam segi jumlah, kalau tidak ada program Keluarga Berencana (KB) sejak tahun 1970-an penduduk kita kan bisa mencapai 450 juta, tetapi sekarang dengan program KB itu penduduk kita hanya mencapai sekitar 284 juta. Namun kini yang perlu menjadi perhatian, setelah kita bisa mengendalikan jumlah penduduk itu, bagaimana caranya juga memastikan penduduk kita tetap bisa hidup sejahtera," tuturnya.
Baca juga: Disdukcapil Depok imbau warga waspada penipuan data kependudukan
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
