Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) meniadakan program studi banding kepala desa (kades) ke luar negeri sebagai wujud tindak lanjut terhadap kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto.
"Iya enggak boleh (program kades ke luar negeri). Jadi, kami semua sekarang mengikuti arahan Bapak Presiden dan kami mendukung penuh," kata Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Selasa, menanggapi pertanyaan wartawan mengenai keberlanjutan program studi banding kepala desa pasca-adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Selanjutnya, Yandri menekankan bahwa kerja Kementerian Desa dan PDT adalah seputar desa sehingga sudah seharusnya mereka tidak pergi ke luar negeri, tetapi ke desa-desa.
Sebagai menteri, Yandri pun menyampaikan bahwa sejak awal memimpin Kementerian Desa dan PDT ia melakukan perjalanan desa hanya ke desa-desa. Bahkan, Yandri mengatakan dia tidak menggunakan fasilitas menginap di hotel, tetapi menginap di rumah warga desa.
Dengan demikian, ia dapat menjadi lebih dekat dengan warga desa yang dikunjunginya dalam setiap kunjungan kerja dan merasakan langsung hidup di desa terkait dengan beragam persoalan yang ada di sana.
"Saya, alhamdulillah kalau kunjungan, menginap di rumah-rumah penduduk. Menginap di desa-desa. Jadi, insya Allah kita dukung seribu persen enggak boleh ke luar negeri," ujarnya.
Diketahui pada September 2024, program studi banding kepala desa keempat diselenggarakan oleh Kedutaan Besar China di Republik Indonesia dan diorganisasikan oleh Pusat Layanan Pertukaran Internasional Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan China. Dalam program itu, sejumlah kepala desa melakukan kegiatan kunjungan dan pembelajaran di desa-desa di wilayah Pujiang, Chengdu, Provinsi Sichuan.
Pada saat itu, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) masa jabatan 2023–2024 Paiman Raharjo menyampaikan sebanyak 13 kepala desa dari berbagai wilayah di Indonesia ke China untuk menimba ilmu dan menyerap pengalaman.
Langkah itu dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepala desa yang berguna untuk pembangunan pedesaan berkelanjutan.
“Kami ingin membentuk image kepala desa agar berani keluar, melihat contoh nyata pembangunan infrastruktur, pertanian, serta sektor-sektor lain di China, yang nantinya bisa diterapkan di desa mereka,” ujarnya.
Baca juga: Mendes PDT sebut efisiensi anggaran tak ganggu program prioritas desa
Baca juga: Mendes ajak Apdesi-Papdesi kolaborasi bangun desa
Baca juga: Program studi banding kades Indonesia ke China ditutup di Chengdu
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025
