Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera membuat surat edaran (SE) untuk meminta pemerintah daerah (pemda) mengoptimalkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) dalam mendukung program cek kesehatan gratis (CKG).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons laporan Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) mengenai kurang proaktifnya dukcapil dalam mendukung program CKG.
“Mungkin yang terjadi ada sebagian daerah yang koordinasinya belum bagus. Nanti kami susulkan surat edaran untuk penekanan khusus kepada para kepala daerah agar lebih mengoptimalkan peran OPD-OPD (organisasi perangkat daerah) terkait,” kata Wamendagri saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.
Baca juga: Adinkes rekomendasikan tingkatkan koordinasi untuk rujukan usai CKG
Bima menjelaskan bahwa sebelumnya Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri telah berkirim surat kepada Dinas Dukcapil atau OPD yang menangani dukcapil untuk mendukung program CKG.
Ia juga mengatakan bahwa Ditjen Dukcapil Kemendagri telah melaksanakan rapat koordinasi secara daring agar seluruh dinas dukcapil mendukung penuh kebutuhan data yang dibutuhkan pelaksana program CKG.
“Dinas dukcapil se-Indonesia menyatakan siap, dan mendukung secara penuh hal itu,” katanya menjelaskan.
Baca juga: APKESMI dukung perbaikan isu sarana dan BMHP dalam pelaksanaan CKG
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI, Selasa, Sekretaris Jenderal Adinkes Widyastuti menjelaskan bahwa salah satu kendala program CKG yang telah dimulai sejak 10 Februari 2025 adalah kurang proaktifnya dinas dukcapil di daerah.
“Karena ini menyangkut masalah data, dukcapil memegang teguh Undang-Undang ITE, sehingga sedikit kurang proaktif dalam rangka untuk teman-teman kami di lapangan menghitung berapa kebutuhan sumber daya terkait dengan jumlah sasaran yang harus diperiksa pemeriksaan kesehatan gratis (CKG),” jelasnya.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025
