Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan kepada jajaran pemerintah daerah (pemda) bahwa inovasi-inovasi yang dihadirkan bukan hanya soal kebaruan tetapi juga harus memiliki dampak yang luas.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan bahwa sering kali pemerintah daerah berpikir bahwa inovasi harus orisinal dan belum pernah dilakukan. Padahal, kata dia, inovasi boleh berupa replikasi atau adopsi yang disesuaikan dengan konteks lokal, sepanjang memberikan perbaikan dan manfaat.
Baca juga: Kemendagri buka opsi revisi keputusan soal kepemilikan empat pulau
"Jangan mengasumsikan inovasi itu harus benar-benar baru. Padahal baru di sini harus diartikan dari perspektif penerima bukan pencetus," kata Yusharto dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.
Dia menilai bahwa keraguan sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam berinovasi, sering kali disebabkan oleh kekhawatiran akan kesalahan administratif.
Baca juga: Kemendagri: Faktor historis jadi pertimbangan penentuan batas wilayah
Untuk itu, dia menyampaikan bahwa diskresi telah dijamin dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
"Apabila belum mencapai tujuan dari inovasi itu tidak dipandang sebagai pelanggaran. Ini merupakan privilege yang diberikan untuk Bapak dan Ibu tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan inovasi," kata dia.
Selain itu, dia juga menegaskan bahwa berpikir inovatif tidak harus rumit atau mahal saja. Pada intinya, dia menilai bahwa inovasi yang dihadirkan harus dilandasi semangat untuk menyelesaikan suatu permasalahan.
Baca juga: Komisi III dukung Kemendagri larang ormas pakai atribut mirip aparat
"Inovasi lahir dari kebutuhan, bukan dari keinginan tampil beda. Jadi mari kita mulai dengan melihat masalah sebagai pintu masuk untuk perbaikan,” katanya.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
