Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan agar Komisi VIII DPR mempertimbangkan adanya penelaahan secara komprehensif mengenai kemungkinan penerapan kontrak berjangka waktu panjang terhadap maskapai penerbangan untuk haji.
"Kami mengusulkan perlunya telaah secara komprehensif agar skema kontrak jangka panjang dengan maskapai penerbangan dapat dipertimbangkan," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin.
Menurut Hilman, kontrak dengan jangka waktu yang panjang itu dapat menciptakan stabilitas harga, peningkatan efisiensi perencanaan penerbangan, serta memberikan kepastian layanan bagi jamaah haji.
Selain itu, kata dia melanjutkan, maskapai penerbangan juga berpotensi menawarkan harga khusus dalam kontrak jangka panjang sehingga biaya penerbangan haji dapat lebih terkendali dan terjangkau.
"Ini penting sekali kaitannya juga dengan proyeksi jumlah jamaah haji yang semakin banyak. Mungkin di tahun-tahun berikutnya, sesuai dengan visi Arab Saudi di 2030 yang akan memfasilitasi atau melayani jutaan jamaah haji di seluruh dunia," ujar Hilman menambahkan.
Diketahui, saat ini kontrak yang dihadirkan pemerintah terhadap maskapai penerbangan haji berjangka waktu setiap tahun atau per tahun haji.
Menurut Hilman, hal tersebut menimbulkan sejumlah tantangan. Di antaranya adalah adanya fluktuasi harga bahan bakar dan nilai tukar uang menyebabkan biaya penerbangan menjadi sangat dinamis.
Berikutnya, ujarnya melanjutkan, ada pula tantangan terkait dengan keterbatasan waktu dalam negosiasi kontrak pada setiap tahunnya.
"Hal tersebut lalu mengurangi efektivitas perencanaan penerbangan dan dapat berpengaruh pada kualitas layanan yang diberikan kepada jamaah haji," ujarnya.
Bahkan sejauh ini, kata Hilman, Indonesia pernah menghadapi persoalan maskapai penerbangan haji yang tidak mendapatkan slot penerbangan yang harusnya.
"Contohnya, yang harusnya mendarat di Jeddah, ini disediakan mendarat di Madinah ataupun sebaliknya," ucapnya.
Dengan demikian, ia mengatakan kontrak untuk maskapai penerbangan dalam jangka waktu yang panjang perlu dipertimbangkan.
Baca juga: Kemenag: Garuda, Lion Air, dan Saudi Airlines jadi maskapai haji 2025
Baca juga: Kemenag pastikan seluruh kuota haji khusus telah terisi
Baca juga: Kemenag dan Lion Air teken perjanjian penerbangan jamaah calon haji
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025
