Bandung (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung telah memeriksa 18 saksi sehubungan dengan kasus dugaan korupsi yang terkait dengan satu BUMD Jawa Barat, PT Migas Utama Jabar (MUJ).
"18 (orang) yang sudah kita periksa sebagai saksi sampai dengan saat ini," kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Kota Bandung Ridha Nurul Ihsan pada ANTARA di Bandung, Rabu.
Dari 18 orang yang diperiksa sebagai saksi, lanjut Ridha, adalah dari pihak PT Pertamina, mengingat kasus ini bermula dari dana "participating interest" (PI) sebesar 10 persen yang digelontorkan oleh salah satu anak usahanya yakni PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
"Pasti pihak-pihak yang terkait (kasus ini) telah kita jadikan saksi," ujar dia.
Dengan terus berkembangnya kasus ini, Ridha mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru, setelah terakhir tiga tersangka dalam kasus ini ditahan. Namun sampai saat ini diakuinya belum ada tersangka baru.
Baca juga: Kejari Bandung tetapkan dan tahan tiga tersangka korupsi terkait MUJ
Baca juga: Kejari Bandung tunggu PKN dugaan korupsi terkait Migas Utama Jabar
"Sampai sekarang belum ada tambahan tersangka. Penyidik masih melakukan pengumpulan alat bukti dan pengembangan. Termasuk berkoordinasi dengan BPKP Jabar terkait audit potensi kerugian negara," tuturnya.
Sebelumnya, Kejari Kota Bandung menetapkan tiga tersangka yang terdiri dari BT, NW dan RAP dan menahan semuanya selama 20 hari, sehubungan dengan dugaan pidana korupsi senilai Rp86 miliar yang terkait dengan satu BUMD Jawa Barat, PT Migas Utama Jabar (MUJ), Jumat.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Irfan Wibowo ditemui di Kantor Kejaksaan Negeri Bandung, mengatakan ketiga tersangka yang terdiri dari BT (Begin Troys), NW (Nugroho Widyantoro) dan RAP (Ruli Adi Prasetia), terlibat dugaan tindak pidana korupsi penyediaan barang/jasa antara PT Energi Negeri Mandiri (ENM) yang merupakan anak usaha MUJ, dengan PT Serba Dinamik Indonesia (SDI) tahun 2022 sampai 2023.
Kasus ini bermula dari MUJ mendapat dana participating interest (PI) 10 persen yang diterima dari salah satu anak perusahaan Pertamina. Secara keseluruhan, anggaran yang diperoleh itu sekitar Rp800 miliar sejak 2017 yang diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pertamina atas daerah yang terdampak proyek kilang eksplorasi minyak di wilayah Pantura Jawa.
Kemudian, PT MUJ menggunakan anggaran itu untuk mendanai anak perusahaannya, salah satunya PT ENM. Mendapatkan modal segar dari induk perusahaan, PT ENM lantas melakukan kerja sama subkontrak proyek pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada 2022-2023 untuk kebutuhan kilang dengan pihak swasta yaitu PT Serba Dinamik Indonesia (SDI).
PT SDI sendiri bisa mendapatkan proyek itu dari salah satu anak perusahaan Pertamina. Tapi ternyata, faktanya, proyek yang di-subkontrak-kan ke PT ENM dianggap ilegal karena tanpa persetujuan dan sepengetahuan pemberi kerja proyek tersebut.
Hal ini, menyebabkan kerugian oleh PT ENM selaku anak perusahaan BUMD Provinsi Jabar yaitu PT MUJ, sebesar Rp86,2 miliar.
Kejari Kota Bandung juga telah menggeledah rumah mantan Dirut PT Migas Utama Jabar (MUJ), Begin Troys (BT), Senin (14/4) malam di Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat, dan tim penyidik melakukan penyitaan terhadap sertifikat rumah dan sebuah tanah. Ini terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh anak usaha MUJ yakni PT Energi Negeri Mandiri (ENM).
Selain menyita sertifikat rumah dan tanah, Kejari Kota Bandung total mengamankan 42 item dokumen dari kediaman BT. Sementara penggeledahan juga dilakukan di kantor anak perusahaan MUJ, PT ENM, Jalan Jakarta, Kota Bandung, di mana diamankan sebanyak 56 item dokumen.
Selain dokumen ada juga beberapa pecahan mata uang asing, serta kartu ATM di Bank Mandiri Gold Debit, serta kata ATM Bank BCA Dollar.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
