Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana akan melakukan perombakan sistem pengawasan infrastruktur pemerintah di Jawa Barat, dengan mengganti jasa konsultan konvensional dengan mahasiswa teknik khususnya sipil sebagai tenaga pengawas lapangan dengan bayaran.
Hal ini, kata Dedi, sebagai jawaban atas kekecewaan dia terhadap kualitas konsultan pengawas proyek saat ini yang dinilainya sering kali tidak memahami teknis struktur bangunan dan mendelegasikan tugas kepada tenaga kerja yang kurang kapabel di lapangan.
"Konsultannya itu seringkali tidak mengerti. Bisa jadi konsultan merekrut orang yang tidak begitu capable memantau progres pembangunan, dan rata-rata sudah berusia lanjut, sehingga pengawasan tidak optimal," ujar dia di Gedung Sate, Rabu.
Langkah pengawasan kolaboratif yang memberikan ruang praktik berbayar bagi dunia akademik ini, katanya, tidak sekadar meminta bantuan sukarela.
Dedi menegaskan bahwa mahasiswa yang terlibat, akan mendapatkan honorarium profesional. Skema ini dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi mahasiswa, selain transfer ilmu pengetahuan.
Dia mengilustrasikan, jika mahasiswa mendapatkan honor pengawasan sebesar Rp250 ribu per hari, hal tersebut akan menjadi bantuan finansial yang signifikan untuk meringankan beban biaya kuliah yang selama ini ditanggung orang tua.
"Pendidikannya menjadi aplikatif, pembangunan terawasi dengan baik, dan mahasiswa dapat honor. Kan lumayan untuk uang saku tambahan, sehingga beban orang tuanya menjadi ringan," ucapnya.
Baca juga: KDM izinkan ASN Jabar cuti HUT Ibu sebagai penghargaan nilai keluarga
Dedi menyebut gagasan ini telah dikomunikasikan langsung dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, yang menurutnya menyambut positif integrasi antara kebutuhan daerah akan pengawas berkualitas, dengan kebutuhan mahasiswa akan praktik lapangan.
Tak hanya level universitas, ia juga berencana mengintervensi kurikulum di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ia meminta mata pelajaran matematika diubah dari sekadar teori menjadi hitungan terapan fisik bangunan sekolah.
"Anak-anak disuruh menghitung bangunan yang sedang dibangun. Berapa jumlah semen, pasir, batang besi, panjang dan diameternya. Nilai matematika diambil dari akurasi hitungan lapangan itu," katanya.
Sebagai langkah awal implementasi, Dedi menyatakan Pemprov Jabar berencana menandatangani nota kesepahaman (MoU) teknis mulai pekan depan dengan beberapa kampus.
Mahasiswa, tambah dia, akan langsung diterjunkan untuk mengawal sisa paket pekerjaan infrastruktur tahun anggaran berjalan senilai Rp300 miliar yang kini memasuki tahap lelang.
"Minggu depan kami mulai MoU teknis. Masih ada pekerjaan sekitar Rp300 miliar yang sedang berjalan dan butuh pengawasan ketat," tuturnya, yang juga akrab disapa KDM.
Baca juga: Dedi Mulyadi lantik 641 Kepsek dengan format mendekat ke domisili
Baca juga: Penataan DAS Jabar lewat skema blok dengan fokus Bekasi hingga Bogor
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
