Mataram (ANTARA) - Pagi di kampung-kampung pesisir Nusa Tenggara Barat (NTB) selalu dimulai lebih awal dibandingkan di daratan. Saat sebagian orang masih terlelap, lampu perahu nelayan telah menjauh dari garis pantai.
Di balik pemandangan itu, tersimpan ironi yang sudah lama menjadi wacana publik: NTB dianugerahi laut luas dan sumber daya perikanan melimpah, tapi kehidupan kampung nelayan banyak yang masih tertinggal.
Rumah berhimpitan di sempadan pantai, akses air bersih terbatas, hasil tangkapan bergantung cuaca, dan rantai niaga yang panjang membuat nilai tambah tidak sepenuhnya dinikmati nelayan.
Isu kampung nelayan kembali mengemuka seiring digulirkannya program Kampung Nelayan Merah Putih. Di NTB, puluhan desa diusulkan, sebagian telah masuk tahap pembangunan, sementara lainnya masih menunggu kepastian.
Program ini membawa harapan besar untuk mengubah wajah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan.
Namun, bersamaan dengan itu, pembangunan ini juga membuka ruang kritis tentang sejauh mana infrastruktur mampu menjawab persoalan struktural nelayan, serta bagaimana memastikan program tersebut tidak berhenti sebagai proyek, melainkan benar-benar menjadi jalan keluar yang berkelanjutan.
Tradisi dan perubahan
Kampung nelayan di NTB tumbuh dari sejarah panjang interaksi manusia dengan laut. Di Lombok, Sumbawa, hingga pulau-pulau kecil, pola permukiman pesisir berkembang secara organik, mengikuti kebutuhan sandar perahu dan kedekatan dengan sumber ikan.
Pola ini membentuk solidaritas sosial yang kuat, tetapi juga menyisakan masalah tata ruang. Banyak kampung nelayan berada di zona rawan abrasi, banjir rob, dan konflik pemanfaatan ruang, terutama ketika kawasan pesisir mulai dilirik untuk pariwisata dan investasi.
Baca juga: Pemprov NTB bangun kampung modern untuk nelayan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
