Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) Aulia Furqon mengapresiasi atas capaian swasembada beras 2025 yang diumumkan pemerintah dalam momentum panen raya nasional di Karawang, Jawa Barat, Rabu.
Menurutnya, keberhasilan itu menandai satu fase penting dalam perjalanan kedaulatan pangan Indonesia dan membuktikan bahwa negara masih memiliki daya untuk mengelola sektor paling fundamental bagi kelangsungan hidup bangsa.
"Capaian swasembada pangan 2025 patut diapresiasi sebagai kerja besar negara. Ini adalah sejarah penting karena untuk ketiga kalinya Indonesia mampu mencapai swasembada beras, di tengah tekanan global, krisis iklim, dan ketidakpastian geopolitik," ujar Furqon dalam keterangan diterima di Jakarta.
Ia menilai jalan menuju swasembada kali ini bukan proses mudah. Dibutuhkan keberanian politik, konsistensi kebijakan serta keberpihakan nyata kepada petani sebagai aktor utama ketahanan pangan nasional.
Furqon secara khusus mengapresiasi langkah Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang dinilainya berani mengambil risiko kebijakan dengan menaikkan harga gabah di tingkat petani serta memperluas subsidi pupuk.
"Kebijakan menaikkan harga gabah dan memperbaiki distribusi pupuk adalah langkah berani. Ini bukan kebijakan populer, tapi justru itulah yang selama ini absen. Banyak Menteri Pertanian sebelumnya ragu mengambil langkah ini, padahal tanpa keberpihakan pada petani, swasembada hanya akan menjadi jargon," tuturnya.
Menurut PP KAMMI, keberhasilan produksi hingga puluhan juta ton beras dan penguatan cadangan beras pemerintah merupakan fondasi penting bagi kemandirian pangan nasional. Dengan fondasi tersebut, Furqon optimistis pemerintah memiliki peluang besar untuk mendorong swasembada komoditas strategis lainnya.
"Kami melihat peluang nyata untuk swasembada di sektor lain seperti gula, jagung, daging, dan susu. Indonesia adalah negeri yang kaya sumber daya, tanahnya subur, dan manusianya pekerja keras. Tinggal memastikan kebijakan benar-benar diarahkan untuk memaksimalkan potensi itu," katanya.
PP KAMMI menilai penguatan swasembada pangan ke depan juga menuntut optimalisasi sumber daya lahan dan air secara sistematis.
Baca juga: Seskab: Presiden wujudkan swasembada pangan dalam setahun
Furqon menekankan pentingnya percepatan optimalisasi lahan pertanian eksisting, dibarengi dengan penguatan sistem irigasi melalui pipanisasi dan pompanisasi sebagai solusi adaptif di tengah krisis iklim.
Upaya tersebut dinilai krusial untuk menjaga stabilitas produksi, meningkatkan indeks pertanaman, serta mengurangi ketergantungan petani pada pola hujan yang semakin tidak menentu. Tanpa pembenahan tata kelola air dan lahan, swasembada berisiko bersifat sementara dan rapuh dalam jangka panjang.
Namun di balik apresiasi tersebut, Furqon mengingatkan bahwa swasembada tidak boleh berhenti pada perayaan seremonial dan angka statistik. Menurutnya, ukuran keberhasilan sejati terletak pada dampak langsung yang dirasakan masyarakat.
"Swasembada harus diiringi dengan penurunan harga pangan, khususnya beras, di tingkat konsumen. Jika produksi melimpah dan stok besar, tetapi harga masih menekan rakyat, maka ada persoalan serius dalam tata niaga dan distribusi yang wajib segera dibenahi," ujarnya.
Ia juga menegaskan agar agenda swasembada ke depan tidak dijalankan dengan mengorbankan lingkungan dan keadilan agraria, mengingat krisis ekologis justru dapat menjadi ancaman baru bagi ketahanan pangan jangka panjang.
"Pangan adalah soal hidup dan mati bangsa. Karena itu, negara harus memastikan swasembada berjalan beriringan dengan keadilan harga, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan petani. Di situlah makna kedaulatan pangan yang sesungguhnya," ucap Furqon.
Baca juga: Pengamat: Pemerintah perlu memperjelas makna swasembada pangan
Baca juga: Amran copot 192 pejabat dan 2.300 distributor pupuk ganggu pertanian
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
