Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus memperkuat peluang bisnis dan investasi Indonesia di tengah ketidakpastian global, karena perang tarif dan eskalasi konflik di Timur Tengah.
Wakil Ketua Umum Bidang Diplomasi Multilateral Kadin Indonesia Andi Anzhar Cakra Wijaya dalam pernyataan di Jakarta, Senin, mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan negara lain seperti menghadiri China-ASEAN Business and Investment Summit yang berlangsung di Nanning, China, 23-27 Juni 2025.
“Forum ini berusaha mengkonsolidasi bisnis dan investasi dengan total populasi market sebanyak 2 miliar penduduk," ujar dia.
Dirinya yang mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie dalam forum itu menyinggung soal jaminan produk halal yang menjadi program prioritas Kadin.
"Program jaminan produk halal juga menjadi program prioritas Kadin Indonesia untuk menjadikan produk-produk dari Indonesia dan ke pasar China lebih terjamin kehalalan produknya," kata dia.
Disampaikannya, forum tersebut memiliki potensi strategis bagi pengembangan bisnis di Indonesia, seperti perluasan akses pasar untuk produk pertanian, manufaktur dan digital.
Selanjutnya, perlindungan investor yang lebih baik tak hanya bagi Indonesia melainkan bagi kawasan Asia Tenggara (ASEAN), serta meningkatkan daya saing UMKM melalui fasilitasi ekspor digital.
“Terciptanya harmonisasi prosedur bea cukai, sertifikasi dan keamanan siber lintas-batas," kata dia menambahkan.
Hingga Juni 2025, berbagai peristiwa global tercatat mewarnai ekonomi Indonesia, mulai dari penerapan pajak balasan (resiprokal) oleh Amerika Serikat (AS), hingga yang terbaru eskalasi konflik antara Iran-Israel yang berdampak signifikan pada alur logistik dunia.
Untuk resiprokal, batas akhir negosiasi tarif jatuh pada 8 Juli 2025, atau 90 hari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif resiprokal kepada negara-negara mitra dagang utamanya pada awal April 2025.
Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa selama pertemuan dan beberapa kali pertukaran dokumen negosiasi tarif, pemerintah Amerika Serikat tidak mengajukan tambahan permintaan terhadap Indonesia.
Permintaan utama Pemerintah AS saat mengenakan tarif resiprokal 32 persen ke Indonesia dinilai sebatas menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara.
Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membahas perkembangan situasi perang Israel-Iran dan menyambut baik gencatan senjata yang saat ini berlaku antara dua negara tersebut.
Dua pemimpin negara itu juga berharap gencatan senjata Israel-Iran dapat mengarah kepada perdamaian.
"Kami tetap mendorong penyelesaian damai dari semua pihak dan menyambut baik adanya gencatan senjata antara Israel dan Iran. Kita berharap proses ini dapat terus berlanjut menuju perdamaian," kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan pers bersama dengan PM Anwar Ibrahim di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (27/6).
Baca juga: Kadin dorong pengembangan ekosistem baterai EV lewat hilirisasi nikel
Baca juga: Kadin-Bank Tanah buka peluang dunia usaha aktif di proyek strategis
Baca juga: Kadin nilai kepastian hukum kunci investasi dan pertumbuhan ekonomi
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
