Israel-AS mau monopoli distribusi bantuan Gaza, PBB serukan independen

2 hours ago 3

Hamilton (ANTARA) - PBB pada Rabu (23/4) menekankan bahwa operasi bantuan kemanusiaan harus mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan dan independensi, di tengah laporan bahwa bantuan di Jalur Gaza akan didistribusikan militer Israel atau perusahaan-perusahaan AS.

Ketika ditanya Anadolu mengenai hasil pertemuan kabinet keamanan Israel yang akan memengaruhi upaya distribusi bantuan PBB terkait dengan peran militer Israel dan AS di Gaza, juru bicara Stephane Dujarric PBB tidak hadir dalam pertemuan tersebut dan tidak dapat memverifikasi klaim itu.

“Saya tidak bisa berbicara mengenai kebenaran laporan tersebut. Yang bisa saya sampaikan adalah, baik di Gaza maupun tempat lain di dunia, operasi kemanusiaan PBB hanya akan berjalan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, dan independensi,” kata Dujarric dalam jumpa pers.

Dujarric menyuarakan kekhawatiran tentang krisis kemanusiaan yang semakin dalam di Gaza, di mana kondisi hidup terus memburuk dan angka malnutrisi meningkat dengan cepat.

“Di seluruh Gaza, pasokan makanan menipis secara membahayakan, dan malnutrisi memburuk dengan sangat cepat,” katanya, mengutip pemindaian dari organisasi mitra yang menemukan lebih dari 80 kasus malnutrisi akut di antara 1.300 anak-anak di Gaza Utara—angka ini dua kali lipat dari minggu-minggu sebelumnya.

Ia menambahkan akses ke fasilitas penyimpanan penting seperti gudang UNICEF di Rafah masih “sangat terbatas” karena blokade bantuan Israel yang terus berlanjut serta hambatan logistik.

Ia mendesak negara-negara anggota PBB untuk memastikan pasokan bantuan “dapat didistribusikan ke mana pun orang membutuhkan, dengan menghormati penuh prinsip-prinsip kemanusiaan yakni kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, dan independensi.”

“Kami juga mendesak negara-negara anggota yang memiliki pengaruh untuk melakukan apa pun yang mereka bisa untuk mendorong pembebasan para sandera,” ucapnya.

Israel telah menutup perlintasan ke Gaza sejak 2 Maret, memblokir masuknya pasokan penting ke wilayah kantong tersebut meski terdapat laporan berulang tentang kelaparan di wilayah yang hancur akibat perang itu.

Israel melanjutkan serangan ke Gaza pada 18 Maret, mengakhiri kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang dicapai pada 19 Januari.

Sejak Oktober 2023, Israel telah membunuh lebih dari 51.300 warga Palestina di Gaza, sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilancarkan terhadap wilayah kantong tersebut.

Sumber: Anadolu