Jakarta (ANTARA) - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) DKI Jakarta Farah Savira memastikan regulasi tersebut tetap mempertimbangkan dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Makanya, penerapan utamanya di sini adalah kawasan. Sehingga kawasan itu mengatur lebih ke 'behavior' (tingkah laku). Bukan serta merta hanya karena penjualan ataupun iklan. Itu nanti dibahas berikutnya," kata Farah di Jakarta, Selasa.
Farah juga memaparkan bahwa Ranperda KTR ini bisa lahir menjadi peraturan yang menyeluruh atau komprehensif untuk diterapkan.
Sehingga, lanjutnya, secara teknis, ke depannya akan lahir Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memaksimalkan implementasi rancangan regulasi ini.
Terkait lanjutan pembahasan yang tengah berlangsung, ia menjelaskan, pihaknya menekankan pada peran pemerintah daerah dalam menjalankan Ranperda KTR ini nantinya.
Baca juga: Pansus Raperda KTR DKI pastikan aturan tak bebani masyarakat
Farah juga berharap dapat terjalin kerja sama yang baik dengan pihak eksekutif sehingga penyelarasan Ranperda KTR ini sejalan dengan apa yang menjadi visi misi awal regulasi tersebut.
“Maka, dari itu ada banyak masukan dan tambahan dari teman-teman, supaya DPRD juga berperan untuk bisa menjadi pengawas dalam pelaksanaan dan implementasi perda ini ke depan," kata Farah.
Selain itu, Farah juga optimistis pembahasan regulasi ini berjalan sesuai target yakni pada bulan ini.
Adapun pada pekan lalu, Pansus Ranperda KTR telah melanjutkan pembahasan hingga 15 pasal.
"Ini kebetulan amanah yang diberikan ke kami untuk bisa diselesaikan di periode ini, sehingga menjadi tanggung jawab bersama. Ini sesuatu yang diperlukan masyarakat Jakarta," kata Farah.
Baca juga: Kemendagri minta Ranperda KTR jaga hubungan industri-pemerintah
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga telah menyatakan bahwa nantinya Ranperda KTR tak akan membuat omzet pedagang turun seperti yang dikhawatirkan.
“Pasti perda itu tidak akan membuat UMKM menurun (omzetnya). Saya ketika menyampaikan ke DPRD, salah satu konsen saya itu. Jadi, pembatasan yang dilakukan tanpa rokok itu hanya di tempat-tempat yang tertutup, atau tempat UMKM nggak pernah jualan di situ,” kata Pramono.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
