Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menargetkan Kerangka Kerja Sama Ekonomi Digital ASEAN atau ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) untuk mulai diimplementasikan pada 2026 mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan berharap negosiasi ASEAN DEFA putaran ke-14 bisa menghasilkan progres perundingan 70 persen.
"Dalam pertemuan ASEAN Economic Minister sebelumnya, ditargetkan bahwa pertemuan di Indonesia dan di Jakarta ini akan mendorong DEFA untuk mencapai 70 persen daripada kemajuan yang bisa dicapai di tahun 2026," ujar Airlagga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Kawasan Asia Tenggara tengah menjadi pasar digital paling dinamis di dunia dengan nilai ekonomi digital yang terus meningkat pesat dari tahun ke tahun, katanya, menjelaskan.
"Dengan 680 juta penduduk, ASEAN menjadi pasar digital yang paling dinamis di dunia dan ekonomi digital ASEAN di tahun 2024 itu besar, 263 miliar dolar AS," katanya.
Pada 2030, nilai ekonomi digital ASEAN diproyeksikan mencapai 1 triliun dolar AS. Namun, menurut Airlangga, potensi tersebut dapat meningkat dua kali lipat hingga 2 triliun dolar AS jika implementasi ASEAN DEFA berjalan optimal di seluruh negara anggota.
Indonesia, menurut dia, telah menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi digital di kawasan. Tahun 2024, nilai ekonomi digital Indonesia tercatat mencapai 90 miliar dolar AS dan diproyeksikan meningkat menjadi 360 miliar dolar AS pada 2030.
Dari jumlah tersebut, sektor niaga elektronik (e-commerce) menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi mencapai 150 miliar dolar AS.
Dalam pertemuan itu, Airlangga mengatakan bahwa komite perundingan menyepakati ada lima pasal yang menjadi prioritas untuk diselesaikan.
Dan kelima pasal tersebut mencakup layanan keuangan digital, transmisi elektronik berbasis regulasi Organisasi Dagang Dunia (WTO) yang membebaskan bea masuk untuk transaksi digital, perlakuan nondiskriminatif terhadap produk digital, pengelolaan kabel bawah laut, serta fleksibilitas sistem pembayaran elektronik.
Meski demikian, Airlangga turut menyoroti adanya sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan bersama di tingkat regional, terutama terkait perbedaan regulasi antarnegara dan keterbatasan pelaku UMKM untuk menembus pasar lintas batas.
Adapun, nantinya DEFA akan diterapkan serta disesuaikan dengan regulasi masing-masing 10 negara anggota ASEAN.
Untuk Timor Leste yang masih dalam proses menjadi anggota ASEAN bulan Oktober 2025, Airlangga mengatakan akan diberikan waktu untuk menyesuaikan regulasi DEFA.
"Dia (Timor Leste) diberi waktu nanti, karena dia kan belum anggota. Biasanya dia diberi waktu untuk menyesuaikan regulasinya dalam waktu tertentu," ujar dia.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
