Indonesia hadapi tantangan serius dalam pengendalian penduduk

6 hours ago 6

Bonus demografi akan menjadi kekuatan besar jika kita mampu memaksimalkannya. Namun jika tidak dikelola dengan baik, justru bisa menjadi beban

Semarang (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) mengingatkan terkait peluang bonus demografi, sekaligus ancaman jika tidak bisa memanfaatkannya dengan baik.

Sekretaris Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono, di Semarang, Jumat, menilai bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dalam pengendalian pertumbuhan penduduk, pemerataan sebaran penduduk, serta peningkatan proporsi penduduk lansia dan angka ketergantungan.

Hal tersebut disampaikan saat Konsolidasi Program Bangga Kencana provinsi dan kabupaten/kota tahun 2025 di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah (Jateng), di Semarang.

Meski demikian, kata Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang itu, Indonesia juga berpeluang besar memetik manfaat dari bonus demografi yang diproyeksikan berlangsung pada 2045.

"Bonus demografi akan menjadi kekuatan besar jika kita mampu memaksimalkannya. Namun jika tidak dikelola dengan baik, justru bisa menjadi beban," katanya.

Oleh karena itu, Kemendukbangga terus berupaya memperkuat strategi nasional dalam menghadapi isu-isu kependudukan dan pembangunan keluarga.

Selain isu demografi, Kemendukbangga juga menyoroti tantangan dalam pembangunan keluarga, seperti pernikahan dini, stunting, peran ayah dalam pengasuhan, hingga kualitas hidup lansia.

Setidaknya ada lima program unggulan atau Quick Win untuk mengatasinya, yakni Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), program Sidaya (Lansia Berdaya), dan pengembangan Al-SuperApps Tentang Keluarga.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Eka Sulistia Ediningsih menyampaikan bahwa Jateng saat ini ditunjuk sebagai salah satu "centre of excellence" untuk seluruh Quick Win secara nasional.

"Kelima Quick Win ini memerlukan dukungan penuh dari seluruh pemerintah daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) KB kabupaten/kota, baik dari aspek anggaran, SDM, maupun infrastruktur data dan layanan," katanya.

Kegiatan tersebut, kata dia, dilaksanakan seiring dengan dialokasikannya anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh kabupaten/kota di Jateng.

Ia menyebutkan total nilai BOKB yang dialokasikan mencapai Rp390,97 miliar, serta terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 42,26 miliar, dengan target kinerja yang jelas dan terukur.

"Untuk mencapai target itu perlu kerja sama yang kuat. Karena itu, kegiatan hari ini bertujuan memperkuat koordinasi teknis dan mempercepat implementasi indikator kinerja daerah melalui pemanfaatan dana BOKB dan DAK Fisik," katanya.

Menurut dia, anggaran DAK subbidang KB, khususnya BOKB terbukti sangat membantu kabupaten/kota dalam pelaksanaan program-program Kemendukbangga di daerah.

Pada tahun 2024, dari total pagu BOKB sebesar Rp384,88 miliar, terealisasi sebesar Rp368,17 miliar atau sekitar 95,66 persen, dengan capaian tertinggi Kabupaten Pemalang (99,91 persen), disusul Kabupaten Grobogan (99,77 persen), dan Kabupaten Kendal (99,56 persen).

Pada kesempatan itu, dilakukan juga penandatanganan perjanjian kerja sama antara Perwakilan BKKBN Jateng dengan OPD terkait pengendalian penduduk dan KB se-Jateng.

"Kami harapkan ini menjadi momentum konsolidasi strategis, dan penguatan tata kelola program Bangga Kencana yang berbasis hasil dan selaras dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Read Entire Article