Jakarta (ANTARA) - Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) menegaskan komitmen organisasi dalam menjawab berbagai persoalan hukum dan ekonomi nasional, khususnya terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan.
Sekjen IKAPI R. Primaditya Wirasandi menyatakan peran kurator dan pengurus sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam penyelesaian perkara PKPU dan kepailitan yang berdampak luas terhadap dunia usaha.
"IKAPI berkomitmen menjaga profesionalisme dan integritas dalam menegakkan hukum PKPU dan kepailitan sebagai bagian dari upaya menjadi solusi bagi persoalan bangsa," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, tantangan ke depan dalam bidang kepailitan dan restrukturisasi utang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara praktisi, pemerintah dan aparat penegak hukum.
IKAPI, lanjutnya dalam kegiatan Halal Bihalal 1447 Hijriah dihadiri oleh jajaran pengurus, anggota serta berbagai mitra strategis, akan terus memperkuat kapasitas anggotanya melalui berbagai kegiatan, guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Primaditya menegaskan IKAPI diharapkan dapat terus memperkokoh perannya sebagai organisasi profesi yang tidak hanya menjaga kepentingan anggotanya, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mendukung sistem hukum dan perekonomian nasional yang sehat dan berkeadilan.
Sementara itu Ketua Panitia Halal Bihalal IKAPI 2026 Niken Susanti menambahkan IKAPI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Oscar Sagita terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.
Pada kesempatan itu dia mengatakan kehadiran para pemangku kepentingan dalam kegiatan tersebut menunjukkan eratnya sinergi antara IKAPI dengan berbagai lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsi kurator serta pengurus dalam proses hukum kepailitan.
Niken menegaskan kebersamaan antaranggota menjadi fondasi penting dalam menjaga kekompakan organisasi yang telah berdiri selama 24 tahun tersebut.
IKAPI terus berupaya menjaga hubungan harmonis di antara pengurus dan anggota, tanpa memandang latar belakang dan agama.
Baca juga: AKPI tegaskan kepailitan harus jadi jalan keluar bagi dunia usaha
Baca juga: AKPI dorong harmonisasi regulasi kepailitan dengan standar global
Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
