Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2001-2009, Hassan Wirajuda, menilai pemilu paruh waktu (midterm election) Amerika Serikat akan menjadi salah satu tolak ukur penting untuk menakar keberlanjutan kebijakan yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.
Pernyataan tersebut disampaikan Hassan saat menjadi pembicara dalam seminar publik dengan tema “Ineffective Global Order and Trump 2.0: Toward A Chaotic World?” yang disaksikan secara daring di Jakarta, Sabtu.
“Pertama, harus kita lihat akan adanya midterm election dua tahun dari sekarang. Apabila keresahan, ketidakpuasan, rakyat Amerika dicerminkan dalam midterm election, memilih anggota House dan Senate, ada kemungkinan bahwa suara mayoritas di Partai Republik di House dan Senate bisa bergeser ke Partai Demokrat,” katanya.
Hassan menuturkan bahwa pengenaan tarif merupakan kebijakan Trump yang paling kontroversial, baik di tingkat domestik maupun internasional. Selain itu, dasar pengenaan tarif, yang ditujukan untuk menutup defisit perdagangan, tidak memperhitungkan perdagangan jasa di mana surplus AS justru besar.
Baca juga: Pakar: RI bisa dorong aksi kolektif multilateral hadapi kebijakan AS
Kendati terdapat peluang pergeseran suara rakyat Amerika dari Partai Republik, yang merupakan partai pengusung Trump, ke Partai Demokrat pada pemilu paruh waktu yang akan dilaksanakan pada November 2026 mendatang, Hassan turut menyoroti popularitas Demokrat yang rendah pasca kekalahan pada pemilihan presiden 2024 lalu.
“Persoalannya, Partai Demokrat sendiri namanya tidak punya alternatif strategi dan sekarang Partai Demokrat juga ratingnya sangat rendah setelah kekalahan (Kamala) Harris pada masa pemilihan tahun lalu,” ucapnya.
Selain pemilu paruh waktu, Hassan yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Prasetiya Mulya itu menyampaikan bahwa masyarakat global juga perlu memperhatikan ambisi Trump untuk menjabat sebagai presiden untuk periode ketiga.
Baca juga: Pakar: RI hadapi darurat politik luar negeri akibat kebijakan Trump
Meskipun berdasarkan Amandemen ke-22 Konstitusi AS membatasi seorang presiden hanya boleh menjabat dua kali, dan Trump sendiri telah menyatakan ia tidak berencana untuk mencalonkan diri serta menegaskan akan menghormati batas konstitusional, Hassan menilai pernyataan Trump tidak sepenuhnya bisa dipercaya.
“Jadi walaupun dia bilang enggak, tapi semua orang enggak percaya. Karena Trump bisa bicara pagi ini, sorenya udah berbeda. Tapi menariknya dia itu Presiden teflon, apapun dia katakan enggak pernah nempel. Jadi luntur saja,” ujarnya.
Dirinya menambahkan bahwa pengenaan tarif tidak hanya mengabaikan aturan dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), tetapi juga mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mencakup aturan mengenai kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan prinsip non-intervensi.
Baca juga: 100 hari Trump 2.0: Catur 4D, poker politik, dan gertak global
Baca juga: Pandangan Masyarakat Timur Tengah terhadap Kebijakan Trump
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025
