Jakarta (ANTARA) - Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengajak seluruh pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan akar masalah banjir di Sumatera, termasuk sindiran kepada pejabat menteri yang baru setahun menjabat.
Pernyataan itu disampaikan Hasan melalui media sosialnya di Jakarta, Minggu, merespons ajakan taubatan nasuha (tobat) yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (PMK) Muhaimin Iskandar kepada Raja Juli Antoni selaku Menteri Kehutanan, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, dan Hanif Faisol Nurofiq yang menjabat Menteri Lingkungan Hidup.
"Kalau saya sih mau menggarisbawahi dua hal, yang berhak memperingatkan anggota kabinet itu bosnya kabinet, bosnya kabinet itu presiden. Hanya presiden yang bisa memberikan peringatan kepada anggota kabinet, baik itu secara tertutup maupun terbuka," ujarnya.
Menurutnya, kesalahan seorang menteri tidak bisa dinilai hanya berdasarkan satu kejadian, melainkan harus dilihat dari akar permasalahan yang mungkin sudah berlangsung puluhan tahun.
Baca juga: Tobat nasuha, Bahlil: Semua menteri harus evaluasi diri
Hasan menyoroti munculnya sindiran antarmenteri yang terjadi setelah banjir melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera. Menurutnya, tindakan saling menyindir justru mengaburkan persoalan utama.
Dia mengatakan, adu sindiran hanya membuat kabinet tampak tidak solid di mata publik. Padahal, negara membutuhkan kekompakan dalam penanganan bencana.
“Padahal, kita justru sekarang lagi butuh solid-solidnya ini,” ujarnya.
Hasan kemudian mengingatkan, kesalahan dalam penanganan lingkungan atau banjir tidak boleh langsung diarahkan kepada salah satu menteri. Apalagi menteri tersebut baru menjabat sekitar satu tahun.
“Ini bukan kesalahan satu orang dua orang, coba lihat dulu kesalahannya menteri yang bersangkutan? Gara-gara satu kejadian mereka baru jadi menteri satu tahun, bener enggak ini kesalahan mereka?” katanya.
Baca juga: Anggota DPR: Menhut Raja Juli tak bisa disalahkan soal kerusakan hutan
Hasan mempertanyakan apakah kesalahan tersebut sebenarnya sudah berlangsung selama puluhan tahun, apakah 50 tahun, 40 tahun, atau 30 tahun, dan menegaskan bahwa hal itulah yang harus ditelusuri untuk memastikan apakah benar telah terjadi kesalahan pada masa tersebut.
Karena itu, dia meminta kritik diarahkan pada penyelesaian masalah jangka panjang, bukan saling menyalahkan antarmenteri.
“Soal pertobatan nasuha ya ayo taubatan nasuha. Semua kita taubatan nasuha, tapi dudukkan perkara pada tempatnya, jangan main jurus pukul rata,” katanya.
Baca juga: Prabowo kembali ke Aceh, pastikan distribusi bantuan dan penanganan
Baca juga: 110 KK warga Nagan Raya Aceh masih terisolir akibat jembatan putus
Baca juga: PDIP dukung status banjir Sumatera ditingkatkan jadi bencana nasional
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
