Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyarankan agar pemerintahannya tegas mendisiplinkan pegawai demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Kalau ada kepala OPD (organisasi perangkat daerah) yang bermain proyek, apalagi ada yang terbukti selingkuh, itu dimutasi, jangan sampai hal ini merusak birokrasi," kata Koster dalam keterangannya di Denpasar, Senin.
Koster menerima kedatangan Gubernur Maluku Utara ke Bali dalam rangka mempelajari prestasi kerja Pemprov Bali yang peringkat pertama dalam menerapkan Monitoring Center for Prevention (MCP) atau sistem pemantau KPK RI, yang berfungsi untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah.
Oleh karena itu, Gubernur Bali menyarankan agar menciptakan pegawai yang bekerja dengan baik, disiplin, berintegritas, dan penuh tanggung jawab.
Baca juga: KPK optimalkan penerapan MCP untuk cegah korupsi di daerah
“Sikap tegas seorang kepala daerah juga dilakukan untuk menjaga kinerja masing-masing kepala dinas dalam mewujudkan percepatan pembangunan,” ujarnya.
Pemprov Bali sendiri sejak awal penunjukan pimpinan di perangkat daerah menggunakan sistem merit dengan memilih berdasarkan rekam jejak kompetensinya tanpa pungutan dalam pengisian jabatan.
Selain mempelajari MCP, Pemprov Malut juga ingin mempelajari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mengikuti jejak prestasi Bali memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 12 kali berturut-turut, berhasil mewujudkan gedung mal pelayanan publik, menyempurnakan sistem pendidikan SMA/SMK, hingga belajar tentang tata kelola promosi pariwisata.
Untuk Opini WTP, Gubernur Koster menyampaikan Opini WTP harus bisa dipertanggungjawabkan selama pelaksanaan pembangunan di daerah. Selama ini, ia menerapkan sistem kerja sesuai norma standar dan prosedur yang berlaku.
Baca juga: KPK luncurkan indikator MCP 2025 perkuat pencegahan korupsi di daerah
Untuk SPBE, Bali telah menyelenggarakan sistem berbasis elektronik dan menjadi terbaik nasional, sehingga siap membantu Pemprov Malut dengan membentuk perjanjian kerja sama.
Terakhir, terkait gedung mal pelayanan publik, Pemprov Bali menyarankan Gubernur Sherly memberikan bantuan hibah pembangunan gedung ke kabupaten/kota.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengapresiasi prestasi dan penerimaan Pemprov Bali, ia mengaku kehadirannya atas rekomendasi langsung KPK RI agar belajar kepada Bali.
“Saat itu KPK RI memberi saran agar kami ke Bali belajar, karena di Pemprov Malut skor MCP yang kami raih pada tahun 2023 hanya 39,95 persen kemudian tahun 2024 naik mencapai skor 73,59 persen,” kata dia.
“Jadi, Pemprov Bali oleh KPK RI dinilai sebagai yang terbaik dalam penerapan MCP dengan berhasil meraih peringkat pertama di nasional," sambung Sherly.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
