Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) Bidang Politik Asran Siara mengatakan bahwa video iklan pemerintah yang ditayangkan di bioskop merupakan hal yang tak perlu dipersoalkan.
Dia menilai bahwa penayangan video itu merupakan hal yang lumrah selama tidak ada aturan yang dilanggar.
"Sepanjang tidak ada aturan yang dilanggar, saya kira itu biasa saja. Pemerintah tentu memiliki banyak cara untuk menyampaikan capaian kinerja dan programnya kepada masyarakat," kata Asran di Jakarta, Senin.
Menurut dia, bioskop adalah salah satu ruang publik yang kini banyak diminati masyarakat, khususnya generasi muda. Karena itu, pemanfaatannya sebagai sarana komunikasi publik dinilai cukup efektif.
"Fungsi komunikasi publik berbeda dengan kampanye. Yang penting, informasi yang disampaikan berorientasi pada edukasi dan transparansi, bukan propaganda," katanya.
Dia pun mendorong agar praktik komunikasi publik pemerintah dilakukan secara kreatif, inovatif, dan sesuai regulasi. Dengan begitu, pesan yang disampaikan bisa diterima masyarakat tanpa menimbulkan kontroversi berlebihan.
Video iklan pemerintah di bioskop tersebut memuat cuplikan kegiatan dan potongan pernyataan Prabowo, lengkap dengan data capaian program, seperti total produksi beras nasional yang telah mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025, beroperasinya 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta peluncuran 80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih dan 100 Sekolah Rakyat.
Dalam video itu juga disebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025 telah menjangkau 20 juta penerima manfaat. Video itu diputar sebelum penayangan film utama.
Baca juga: Anggota DPR: Iklan pemerintah di bioskop inovasi komunikasi publik
Baca juga: Penyiaran video Presiden di bioskop bagian upaya komunikasi ke publik
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
