Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong transformasi peran pengawas intern menjadi mitra konsultasi strategis (strategic consulting partner) pada setiap pelaksanaan program-program prioritas di kementerian tersebut.
"Langkah ini untuk mewujudkan kinerja positif kementerian yang berkelanjutan," kata Inspektur Jenderal KKP Lotharia Latif dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Dia menyampaikan setiap tahun kinerja Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP dinilai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dimana hasilnya sebagai bahan evaluasi internal tentang berbagai pencapaian Itjen, termasuk yang masih berproses.
Dikatakan peran Itjen sangat penting sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas organisasi. Tanpa Itjen yang kuat, lanjutnya, sebuah instansi akan rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, inefisiensi, dan praktik korupsi.
"Dan tujuan organisasi maupun program-program prioritas nasional akan sulit tercapai," ujar Latif.
Dia mengaku saat ini pihaknya mulai mengarahkan bahwa keputusan dan strategi pengawasan didasarkan pada analisis data yang mendalam, yaitu salah satunya dengan menggunakan data untuk mengidentifikasi area risiko, mengukur kinerja, dan bahkan bisa memprediksi masalah di masa depan (foresight).
Pada pelaksanaannya, pengawasan dilakukan dengan strategi embedded advisory dan collaboration quality control-quality assurance dengan Unit Kerja Eselon I, dan pelaksanaan post audit sebagai bentuk perbaikan secara berkelanjutan (continuous improvement) serta sinergi pengawasan program prioritas antar instansi.
Melalui strategi tersebut, lanjut Larif, Itjen terus mendorong unit-unit kerja untuk melakukan perbaikan. Termasuk mendorong penerapan teknologi baru, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Nantinya, tambah Latif, jika Itjen sudah mencapai kapabilitas level 5 (optimizing) atau maksimal, berarti Itjen telah bertransformasi menjadi unit pengawasan yang modern, proaktif, terpercaya dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.
"Hasilnya tata kelola pemerintahan di KKP berjalan dengan baik," imbuh Latif.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan agar Inspektorat Jenderal harus memberikan pengawasan secara berkelanjutan yang dapat mendeteksi adanya penyimpangan, mencegah tindak kecurangan dan meningkatkan kualitas pencapaian program KKP.
Baca juga: KKP libatkan Kejagung awasi budi daya nila salin-pergaraman nasional
Baca juga: KKP dorong percepatan legalisasi rencana zonasi KSNT untuk karbon biru
Baca juga: KKP siapkan regulasi permudah perizinan berusaha perikanan
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
