Jakarta (ANTARA) - Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) mengapresiasi respons sigap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk langsung menyelidiki temuan kayu gelondongan dalam bencana banjir yang terjadi di Pulau Sumatra.
Ketua Umum FPIR Fauzan Ohorella menuturkan respons sigap Kapolri, dengan membuka penyelidikan terhadap gelondongan kayu tersebut, merupakan wujud nyata Presisi Polri.
"Merespons secara sadar dan sigap dengan melibatkan pemerintah, yakni Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan stakeholder daerah," ujar Fauzan dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Ia berpendapat respons fenomena gelondongan kayu oleh Kapolri, yang sejalan dengan langkah Presiden Prabowo Subianto, merupakan kesadaran bahwa pembenahan lingkungan hidup harus menjadi semangat bersama dan sigap untuk membuka penyelidikan.
Namun demikian, menurutnya, Presisi Polri harus kembali melihat habitat dari penegakan hukum tersebut sebagai otoritas dan representasi dari penegakan hukum negara yang presisi, berkeadilan, dan humanis.
Dia mengatakan Presisi Polri dalam menjawab gelondongan kayu dalam bencana banjir merupakan bentuk keadilan bagi ekologi alam serta menunjukkan rasa kemanusiaan dengan membuka segala upaya dalam menjawab keresahan tentang arus kayu gelondongan.
Fauzan menegaskan fenomena kayu gelondongan harus membangun rasa empati dan simpati tentang penghayatan bersama untuk terus memberi penghargaan serta kembali menata ruang hutan sebagai fondasi dan perlindungan hayati serta ekologi hutan Indonesia.
Di era Presiden Prabowo, kata dia, kebijakan pemerintah harus memiliki semangat penataan ruang hutan dan tata kelola lingkungan dalam keberlanjutan pembangunan, di mana menjaga ekologi harus menjadi inti fondasi pembangunan Indonesia.
"Hal ini relevan dengan fenomena gelondongan kayu yang melintas dan menyapa masyarakat di tengah banjir yang melanda. Sebab, hutan adalah benteng pertahanan bangsa bukan komoditas yang senantiasa menjadi aset semata," tuturnya.
Dirinya mengatakan melihat fenomena gelondongan kayu bisa dimulai dari hulu, yakni apakah legal karena kondisi alam yang ekstrem atau ilegal akibat persoalan lain.
Untuk itu, Fauzan menilai hal tersebut merupakan babak baru bagi Presiden Prabowo dalam menata kembali kebijakan yang berpihak penuh pada ekologi dan alam Indonesia, serta membenahi kembali ruang hutan melalui Presisi Polri demi masa depan generasi.
"Harapan untuk menjaga dan merawat ekologi dan hayati alam, juga sebagai perlindungan bagi rakyat Indonesia raya," ucap Fauzan menambahkan.
Dengan begitu, sambung dia, aspirasi rakyat harus menjadi palu bagi arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan, khususnya dalam semangat rencana pembangunan berkelanjutan.
Disebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan bisa ditekankan dengan menjaga dan merawat jutaan hektare ruang hutan serta pemulihan lingkungan hidup sebagai sarana perlindungan ekosistem mahkluk hidup lainnya.
Sebelumnya, Polri dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan menurunkan tim gabungan untuk menyelidiki temuan kayu gelondongan dalam bencana banjir yang terjadi di Sumatera.
“Kami (Polri) secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan, pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi,” kata Kapolri di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12).
Kapolri memastikan apabila ditemukan pelanggaran, maka akan diproses oleh kepolisian.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri tengah menyelidiki asal kayu gelondongan yang ikut terbawa dalam banjir di Sumatera.
Ia mengatakan asal kayu gelondongan tersebut belum diketahui. Namun, penyelidikan saat ini tengah berjalan.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
