Jakarta (ANTARA) - Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia meminta kepada DPR RI untuk serius menanggapi tuntutan rakyat yang disuarakan dalam demonstrasi, termasuk terkait isu krisis lapangan kerja, penolakan R-KUHAP dan pembahasan RUU Perampasan Aset.
"Kami mengecam keras pernyataan provokatif sejumlah anggota DPR yang justru memperburuk situasi dan melukai hati rakyat," kata Ketua Fakta Indonesia Ari Subagyo Wibowo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, partai politik (parpol) jangan hanya sekadar menonaktifkan kadernya yang bersalah, melainkan harus memecat secara tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kepada rakyat.
Dia menilai tragedi ini merupakan cermin berbahaya bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Tanpa tindakan nyata dan pertanggungjawaban yang tulus, bangsa Indonesia berisiko tergelincir dari negara demokrasi menuju negara tiran dalam kemasan baru.
"Rakyat tidak boleh dibungkam dan suara mereka harus didengar," katanya.
Baca juga: KPK sita 15 mobil milik anggota DPR RI Satori terkait kasus CSR BI-OJK
Ari pun menyampaikan duka cita mendalam atas korban jiwa dan luka-luka yang terjadi dalam demonstrasi yang seharusnya menjadi ruang aman bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi.
Dia mengatakan, hilangnya nyawa warga di tangan aparat negara seperti pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21) yang dilindas kendaraan taktis Brimob saat berlangsung unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (28/8) malam merupakan sebuah pengkhianatan terhadap semangat reformasi.
"Kekerasan yang terjadi, termasuk insiden penabrakan pengemudi ojek online, tidak lagi bisa dianggap sekadar 'insiden', melainkan bentuk pelanggaran HAM serius yang menodai rasa keadilan masyarakat," tuturnya.
Fakta Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mereformasi menyeluruh terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia karena sejak era pasca-Orde Baru, agenda reformasi Polri hanya menjadi wacana tanpa realisasi nyata.
Baca juga: Koalisi Pasti serukan penerapan cukai MBDK saat HBKB
Ari juga meminta kepada pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen yang bekerja secara transparan guna mengaudit kewenangan, penggunaan persenjataan serta prosedur penanganan massa oleh Polri.
"Sudah saatnya Kepolisian dipaksa untuk berubah menjadi lembaga profesional, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," kata Ari.
Fakta Indonesia pun akan membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang laporannya macet di Kepolisian. Hal ini menegaskan komitmen untuk terus mengawal perjuangan rakyat demi terwujudnya Indonesia yang lebih adil, demokratis dan beradab.
"Kami berharap upaya ini dapat menjadi wadah keadilan dan sekaligus membuka kesadaran kepolisian untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI. Kemudian, PAN juga menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai anggota DPR serta Partai Golkar menonaktifkan Adies Karding sebagai anggota DPR.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
