Jakarta (ANTARA) - Mantan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Riza Primadi menyoroti perbaikan tata kelola di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menjadi kunci untuk mencegah kecelakaan kereta terulang.
"Selama ini hampir sebagian besar proyek di DJKA belum sesuai dengan kebutuhan KAI," kata Riza saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Riza menilai masih terdapat persoalan koordinasi dan perencanaan yang tidak selaras antara DJKA dan KAI.
Ia juga mengingatkan bahwa jika tidak ada perubahan dalam tata kelola, risiko kecelakaan akan tetap ada.
“Saya tidak bisa meramalkan, tapi yang pasti akan terjadi lagi kalau DJKA masih berperilaku seperti sekarang ini,” ujarnya.
Riza menekankan pentingnya sinergi antara regulator dan operator agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan dan meningkatkan keselamatan transportasi kereta api.
Kemudian, dia juga mempertanyakan lambannya penyelesaian proyek "Double Double Track" (DDT) segmen Manggarai–Cikarang.
“Lahan sudah dibebaskan KAI, tapi eksekusinya jalan di tempat,” kata Riza.
Baca juga: Eks Komisaris KAI nilai kecelakaan KA di Bekasi bukan soal human error
Proyek DDT, kata dia, seharusnya sudah berjalan sejak 2022 dan kini semestinya telah rampung. Namun, kenyataannya pembangunan baru terealisasi sebagian, yakni pada lintas Jatinegara hingga Bekasi, sementara segmen hingga Cikarang belum terselesaikan.
Ia pun meminta pihak terkait, khususnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), untuk menjelaskan penyebab keterlambatan tersebut. “Silakan tanya ke DJKA,” ujarnya.
Menurut Riza, keterlambatan proyek DDT berdampak langsung pada keselamatan perjalanan kereta api, karena jalur yang seharusnya terpisah masih digunakan bersama oleh KRL dan kereta jarak jauh.
Sementara itu, pengamat transportasi, Darmaningtyas mengungkapkan proyek DDT sebenarnya telah lama masuk dalam perencanaan, namun menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.
Dia menjelaskan, salah satu hambatan utama dalam pembangunan DDT adalah pembebasan lahan yang sempat mengalami kendala pendanaan.
“Saat itu memang tidak ada kejelasan untuk bertindak karena terkendala soal pembebasan lahan,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) mempercepat penertiban perlintasan sebidang di semua titik demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan langkah itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang telah menginstruksikan penertiban perlintasan sebidang pascainsiden kecelakaan Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek dengan kereta rel listrik (KRL) di Bekasi Timur.
Baca juga: Keberadaan DDT solusi cegah tabrakan KAJJ-KRL di Bekasi Timur
Baca juga: Kemenhub dan KAI tertibkan perlintasan sebidang demi keselamatan
Baca juga: Dirut KAI tegaskan fokus pemulihan demi keselamatan perjalanan KA
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
