Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mendorong pemerintah memperkuat kebijakan pengamanan perdagangan untuk menjaga daya saing industri plastik nasional di tengah meningkatnya tekanan produk impor murah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus menjaga keberlanjutan investasi dan penyerapan tenaga kerja di sektor industri plastik.
Dalam pernyataan yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, Esther mengatakan penguatan kebijakan pengamanan perdagangan diperlukan agar industri plastik dalam negeri tetap mampu berkembang menghadapi persaingan global yang semakin ketat.
Menurut dia, tekanan terhadap industri plastik nasional telah terlihat, terutama pada sektor petrokimia hulu maupun hilir akibat meningkatnya arus produk impor murah dari sejumlah negara.
Ia menilai penguatan perlindungan industri dalam negeri menjadi bagian penting untuk memastikan sektor plastik nasional tetap memiliki ruang tumbuh, meningkatkan produksi, serta mempertahankan kontribusinya terhadap perekonomian.
Esther juga menyoroti perlunya perhatian terhadap keberlangsungan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) agar mampu bersaing dengan produk impor yang masuk dengan harga sangat rendah.
"Produk jadi dari luar negeri yang masuk dengan harga sangat murah, bahkan dicurigai ilegal atau dijual di bawah biaya produksi, mematikan pangsa pasar UKM lokal," katanya menambahkan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai industri plastik menjadi salah satu sektor yang membutuhkan perhatian dalam menghadapi lonjakan impor murah.
Faisal menambahkan, peningkatan dugaan impor ilegal perlu menjadi perhatian bersama karena dapat memengaruhi daya saing industri domestik.
Menurut dia, produk yang masuk tanpa memenuhi kewajiban perdagangan dapat memberikan tekanan terhadap produsen dalam negeri dan penerimaan negara.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
