DPR: RRI, TVRI, dan ANTARA harus jadi corong aspirasi rakyat

6 days ago 4
Kita harus memastikan masyarakat Indonesia di perbatasan tetap bisa mendengarkan informasi dari tanah air. Ini juga menjadi bagian dari alat diplomasi kita dengan negara tetangga

Pontianak (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, menegaskan pentingnya peran lembaga penyiaran publik seperti Radio Republik Indonesia (RRI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA menjadi corong aspirasi rakyat.

"RRI, TVRI, dan LKBN tidak hanya bertugas menyampaikan informasi dan hiburan, tetapi juga menyerap aspirasi masyarakat di berbagai daerah, termasuk di perbatasan. Ketiga lembaga ini harus bisa menyuarakan suara rakyat, tantangan yang dihadapi masyarakat, mulai dari kenaikan harga, inflasi, pendidikan, hingga infrastruktur, harus sampai ke pengambil keputusan," kata Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan dalam kunjungan spesifik Komisi VII DPR ke RRI Pontianak, Sintang, dan Entikong, Kamis.

Menurutnya, aspirasi tersebut sangat penting agar kebijakan yang dibuat pemerintah maupun legislatif benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat.

"Baik dari kaum ibu, pelajar, mahasiswa, guru, industri, buruh, maupun wartawan, semua harus disuarakan. Lembaga penyiaran publik memiliki peran strategis dalam menyampaikan itu," tuturnya.

Baca juga: Legislator dukung usulan penggabungan RRI-TVRI lewat RUU RTRI

Dalam kesempatan itu, Putra juga menyoroti peran vital RRI di wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang masih menghadapi keterbatasan daya jangkau pemancar. Ia menilai siaran RRI harus diperkuat untuk mengimbangi siaran negara tetangga agar masyarakat tetap dapat mengakses informasi nasional.

"Kita harus memastikan masyarakat Indonesia di perbatasan tetap bisa mendengarkan informasi dari tanah air. Ini juga menjadi bagian dari alat diplomasi kita dengan negara tetangga," katanya.

Selain itu, Putra mendukung usulan agar biaya operasional penyiaran, peliputan, dan produksi jurnalistik lembaga penyiaran publik dapat bersumber langsung dari APBN melalui skema Rupiah Murni, bukan dari PNBP yang pencairannya bertahap.

Menurutnya, kebutuhan operasional bersifat mendesak karena langsung menyentuh masyarakat.

"Komisi VII akan memperjuangkan ini di Jakarta, agar anggaran penyiaran lebih optimal dalam mendukung fungsi RRI, TVRI, dan ANTARA sebagai penyampai informasi sekaligus penyalur aspirasi rakyat," kata Putra.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |