Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan bahwa DPD melalui fungsi pengawasan yang dimiliki siap membantu Presiden Prabowo Subianto untuk mengawasi jika memang ada jenderal TNI atau Polri berada di balik praktik tambang ilegal.
"Tentu kita melalui perangkat kita yang ada, kita punya fungsi pengawasan, kita punya fungsi legislasi, kita terus memantau dan mengawasi agar sesuai dengan pidato Presiden tadi, ya," kata Sultan menanggapi pidato kenegaraan Presiden Prabowo saat ditemui usai Sidang Tahunan MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.
Ia sependapat dengan Presiden Prabowo agar pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia dikelola sesuai dengan aturan, undang-undang, maupun regulasi yang ada.
Oleh sebab itu, Sultan mengatakan DPD RI ikut mengawasi pihak-pihak yang terlibat dalam penambangan ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
"Bentuk pengawasan kita banyak, ya. Pengawasan kita, kita bisa turun ke daerah, memastikan bahwa semua kerja-kerja bukan hanya kerja-kerja eksekutif, tapi kerja-kerja penyelenggara negara, termasuk di dalamnya institusi, kita awasi dengan baik agar sesuai dengan tugas dan fungsinya," katanya.
Baca juga: Ketua DPD: Presiden ingin jadikan Indonesia negara maju dan disegani
Sultan menyebut pidato Presiden Prabowo yang menyinggung soal "orang-orang kuat" di balik tambang ilegal merupakan sesuatu hal yang baik. Pernyataan itu bukan kali pertama disampaikan Kepala Negara.
"Tentu itu sangat baik dan Presiden itu me-mention (menyebut) ini juga bukan pertama kali. Memang di kesempatan-kesempatan sebelumnya beliau juga sangat concern (perhatian) terhadap bagaimana upaya memastikan SDA kita dikelola dengan baik dan praktik-praktik yang memang tidak benar di periode beliau juga harus dijauhi," katanya.
Pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat pagi, Presiden Prabowo sempat menyinggung soal tambang ilegal dan akan menertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan.
Presiden mengaku telah mendapat laporan dari aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal di Indonesia yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp300 triliun.
"Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini, demi rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam pidato kenegaraannya.
Baca juga: DPR dukung Presiden Prabowo tindak tambang ilegal rugikan negara
Kepala Negara memperingatkan semua pihak yang terlibat akan ditindak, termasuk "orang-orang kuat" hingga jenderal.
"Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun. Apakah jenderal dari TNI, atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," ucap Presiden.
Peringatan itu juga disampaikan Prabowo kepada partai politik, termasuk Partai Gerindra yang ia pimpin.
"Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya, Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama). Anda laporan saja karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara sekalian, kalau ada yang berani," ujarnya.
Baca juga: Prabowo peringatkan siapa pun yang sebabkan kelangkaan dapat dipidana
Baca juga: Prabowo: Kami selamatkan Rp300 triliun dari anggaran rawan diselewengkan
Baca juga: Prabowo: Saya berkewajiban tegakkan hukum demi keselamatan bangsa
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
