Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala besar sebagai katalis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di ibu kota di tengah dinamika ekonomi global.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pemerintahan, Desa Apridini mengatakan, kebijakan ekonomi yang dijalankan Gubernur Jakarta Pramono Anung diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi di tengah situasi global yang dinamis.
Hal itu disampaikan saat bedah buku "Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo: Kerja Cepat, Tepat, dan Maslahat" di Jakarta Pusat, Rabu.
“Tentu Pak Pram menginginkan perkembangan ekonomi ini terus tinggi. Karena itu melihat situasi global saat ini, kemudian melihat tantangan ekonomi, tentu 'creative financing' itu dibutuhkan,” kata Desa.
Menurut dia, penyelenggaraan kegiatan berskala besar menjadi salah satu cara pemerintah daerah untuk memicu aktivitas ekonomi sekaligus memperluas keterlibatan pelaku usaha.
Baca juga: BI proyeksikan ekonomi Jakarta tumbuh lebih tinggi di tahun 2026
Salah satu program yang digagas pemerintah daerah adalah "Jakarta Festive Wonder" yang menghadirkan berbagai kegiatan hiburan dan ekonomi. Program tersebut mampu menciptakan perputaran ekonomi yang besar dalam waktu singkat.
“Dalam dua pekan terakhir pada Desember lalu, melalui 'Jakarta Festive Wonder', perputaran ekonomi Jakarta mencapai sekitar Rp15,25 triliun,” ujarnya.
Selain itu, momentum perayaan hari besar juga memberi dampak ekonomi yang signifikan bagi Jakarta. "Waktu perayaan Imlek, dalam empat hari itu perputaran (ekonomi) sekitar Rp9 triliun,” ujarnya.
Menurut Desa, perputaran ekonomi yang besar tersebut penting karena melibatkan banyak pelaku usaha sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Tentu pertumbuhan ekonomi seperti ini dan juga perputaran ekonomi yang dapat melibatkan banyak pengusaha dan juga banyak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, itu yang kita butuhkan,” katanya.
Baca juga: Ekonomi Jakarta tumbuh stabil
Desa juga menyinggung arah kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung.
Dia mengatakan, pemerintah daerah memprioritaskan belanja wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama untuk sektor pendidikan, kesehatan dan program sosial.
"Kalau bicara soal kebijakan Pak Pram terkait politik anggaran untuk APBD, tentu kita fokus pada pengeluaran yang sifatnya wajib atau mandatori seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Itu tidak boleh sama sekali terganggu," katanya.
Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya memperkuat konektivitas masyarakat melalui berbagai program, termasuk subsidi transportasi publik.
"Dari sisi kebijakan tentu fokusnya ke pendidikan, kesehatan dan juga sosial serta membangun konektivitas lewat program yang sifatnya subsidi transportasi dan lain sebagainya," katanya.
Baca juga: Ekraf di Jakarta potensial sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru
Menjelang periode Lebaran, Pemprov DKI juga menyiapkan strategi untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak di Jakarta melalui program mudik ke Jakarta.
Desa menjelaskan program tersebut merupakan inisiatif Pramono Anung untuk mendorong aktivitas wisata dan konsumsi masyarakat di ibu kota saat musim mudik.
"Ada satu program juga yang kami gagas untuk meningkatkan keekonomian di Jakarta, itu adalah program mudik ke Jakarta. Mudik ke Jakarta itu program original diinisiasi oleh pak gubernur," ujarnya.
Program tersebut melibatkan dunia usaha dengan berbagai insentif untuk menarik masyarakat tetap beraktivitas di Jakarta selama masa libur Lebaran.
Baca juga: Ekonomi Jakarta tumbuh 5,21 persen di tahun pertama Pramono-Rano
Pemprov DKI juga melibatkan pengusaha untuk memberikan insentif-insentif. "Misalnya, insentif hotel dari dua malam menjadi tiga malam, kemudian diskon tempat wisata dan juga diskon tempat-tempat belanja," katanya.
Penulis buku tersebut, Aprilia Hariani menjelaskan, buku ini mengulas berbagai kebijakan strategis yang dijalankan Pemprov DKI Jakarta dalam upaya mendorong Jakarta menuju kota global.
Menurut Aprilia, terdapat empat pilar utama yang menjadi dasar analisis terhadap arah pembangunan Jakarta saat ini.
"Kami mencatat ada empat aspek, yaitu peningkatan kesejahteraan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan dan penguatan tata kelola pemerintahan," katanya.
Baca juga: Fraksi PDIP manfaatkan buka puasa bersama untuk sinergi bangun Jakarta
Aprilia menilai Jakarta kini tengah berada dalam fase transformasi besar setelah tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara.
Meski demikian, pembangunan kota tetap diarahkan agar bertumpu pada kekuatan ekonomi masyarakat. "Jakarta sedang mengganti jubahnya dari ibu kota menjadi kota global," katanya.
Dalam kajian tersebut juga dicatat sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan tren positif. Salah satunya pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2025 yang mencapai 5,21 persen atau berada di atas rata-rata nasional.
Selain itu, sejumlah kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah, seperti subsidi transportasi publik serta dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dinilai turut membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
