Jakarta (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat (DPD IMM NTB) mendorong pemerintah untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa menghentikan pelaksanaannya karena telah memberikan manfaat bagi peserta didik dan masyarakat.
Ketua Umum DPD IMM NTB Mahmud mengatakan MBG merupakan program strategis pemerintah yang perlu terus dijalankan sembari dilakukan evaluasi guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaannya.
"Program ini sangat strategis karena mencerminkan komitmen negara untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa di masa depan. Karena itu, program ini perlu didukung dan dikawal bersama," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut Mahmud, MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga mendukung upaya menekan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.
Ia mengatakan berbagai perbaikan yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan MBG mendapat respons positif dari para penerima manfaat.
Baca juga: Mengawal program prioritas dengan akal sehat
DPD IMM NTB juga menilai program tersebut telah menjangkau puluhan juta siswa di berbagai daerah.
Selain berdampak pada peningkatan kualitas gizi anak, program tersebut turut menggerakkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan penyerapan hasil pertanian dan produk pangan lokal.
"Berbagai komoditas seperti beras, jagung, kedelai, sayuran, telur, ikan, daging, dan produk pangan lainnya kini memiliki pasar yang lebih jelas melalui Program MBG," ujarnya.
Menurut dia, dampak tersebut juga dirasakan petani di sejumlah daerah di NTB, seperti Lombok Timur, Sumbawa, Bima, dan Dompu, melalui meningkatnya kepastian permintaan terhadap hasil panen.
Mahmud menegaskan proses hukum terhadap individu yang diduga terlibat pelanggaran tidak semestinya menghentikan program yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Baca juga: Bobby siap teruskan petisi dukungan MBG ke Presiden
"Pemerintah harus memastikan Program MBG tetap berjalan dengan baik sembari melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi," katanya.
Ia juga mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat pengawasan serta melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Program Makan Bergizi Gratis merupakan ikhtiar negara untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Yang dibutuhkan saat ini bukan penghentian program, melainkan penguatan tata kelola agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat," ujar Mahmud.
Hingga awal Mei 2026, data penelusuran ANTARA menyebutkan, Program Makan Bergizi Gratis di NTB, telah menjangkau sekitar 1,8 juta penerima manfaat, termasuk sekitar 1,4 juta peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
