Jakarta (ANTARA) - Ketua sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai serangan militer AS ke Venezuela serta penangkapan Presiden Maduro dan istrinya sebagai tindakan yang berbahaya, salah, dan melanggar hukum.
"Dari hasil sekilas riset kami, para pakar hukum independen dan kredibel--baik dari Barat maupun Global South--umumnya menyimpulkan bahwa tindakan AS di Venezuela melanggar hukum internasional dan Piagam PBB," kata Dino dalam pernyataan sikap FPCI di Jakarta, Rabu.
Dino, yang juga mantan Duta Besar RI untuk AS, mengatakan bahwa sejumlah anggota Kongres AS, termasuk dari Partai Demokrat dan beberapa dari Partai Republik, bahkan menyatakan tindakan AS di Venezuela ilegal dan tidak dapat dibenarkan.
Sebagian besar anggota Dewan Keamanan PBB juga memiliki pandangan serupa, katanya.
Dia mengatakan tindakan AS di Venezuela itu mirip dengan invasi Uni Soviet terhadap Afghanistan pada 1979, yang menggunakan operasi militer untuk menyingkirkan dan membunuh Presiden Hafizullah Amin, yang saat itu menentang Kremlin, kemudian menggantikannya dengan pemerintahan pro-Soviet.
"Waktu itu, Amerika menentang keras invasi Soviet terhadap Afghanistan," katanya.
"Bahwasannya sebagian warga Venezuela kini bersukacita menyambut perubahan rezim ini tidak mengubah hakikat persoalannya, sebagaimana euforia rakyat Irak pada 2003--yang diakui sendiri oleh Presiden Trump--tidak mengubah kenyataan bahwa invasi AS terhadap Irak tetap adalah kebijakan yang salah," imbuhnya.
Dino mengatakan pernyataan sikapnya itu sejalan dengan seruan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim baru-baru ini yang mengkritik aksi penangkapan terhadap Presiden Maduro.
"Kami di FPCI juga berpendapat bahwa jika memang Presiden Maduro harus diadili, maka itu harus dilakukan di Venezuela, oleh pengadilan Venezuela, dan dengan jaminan proses peradilan yang fair," tegasnya.
Dino mengatakan tujuan utama agresi tersebut sudah jelas untuk menguasai minyak Venezuela demi kepentingan perusahaan minyak Amerika.
Di tengah persaingan sumber daya alam yang semakin ketat, penggunaan kekuatan militer oleh AS untuk mengganti rezim memberikan preseden yang bahaya bagi negara lain untuk melakukan hal serupa, katanya.
Tindakan itu dinilai sebagai langkah menuju tatanan dunia yang semakin kacau. "Tentu saja, AS tidak dapat mengklaim bahwa hanya mereka sendiri yang 'berhak' untuk menggulingkan pemerintahan lain dan menciduk pemimpinnya," katanya.
Sikap eksepsionalisme yang dinilai egois seperti itu tidak akan diterima oleh mayoritas negara di dunia, kata Dino lebih lanjut.
Hal itu akan membawa masyarakat dunia ke dalam dunia yang lebih buruk lagi--di mana kekuatan yang tak terbendung, keserakahan, dan lawlessness--bercampur menjadi satu secara toxic, sehingga menimbulkan keresahan bangsa-bangsa di dunia, katanya.
Dino mengingatkan semua pihak untuk tidak membiarkan dunia terjerumus ke sebuah pembagian wilayah pengaruh, di mana kekuatan adalah penentu segalanya, aturan menjadi tidak penting, dan bukan hierarki lebih dominan dari kesetaraan.
Dino juga mengingatkan bahwa Indonesia dan AS memang telah menjalin Comprehensive Strategic Partnership, yang merupakan level kemitraan tertinggi bagi Indonesia.
Meski demikian, dalam isu Venezuela, sebagaimana dalam isu Palestina, dia mendorong Pemerintah Indonesia untuk berbicara secara kritis, gamblang dan terbuka kepada Pemerintah AS, sebagaimana Indonesia pernah lakukan di masa lalu dalam menangani isu konflik Kamboja, Konvensi Hukum Laut PBB, dan invasi AS terhadap Irak.
"Sebagai sesama mitra, selalu ada ruang untuk kritik yang sehat. Ingatlah bahwa kemitraan ini didasarkan pada kesetaraan, kedaulatan dan sikap saling menghormati, bukan subordinasi. Jika AS tersinggung dikritik Indonesia, maka berarti AS bukan mitra sejati Indonesia. Apalagi AS sendiri sudah sering mengkritik Indonesia," katanya.
Faktanya, aksi AS di Venezuela bertentangan dengan banyak prinsip dasar yang dipegang Indonesia: non-intervensi, tidak menggunakan kekerasan untuk menangani sengketa, menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah, serta kemandirian politik negara lain, demikian katanya.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
