Dinas KPKP DKI klarifikasi soal isu BPJS hewan

17 hours ago 2

Jakarta (ANTARA) - Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok mengklarifikasi bahwa wacana mengenai layanan kesehatan hewan yang ramai disebut sebagai "BPJS hewan" tidak benar.

Hasudungan pun meluruskan bahwa program tersebut bukanlah BPJS seperti yang berlaku bagi manusia, melainkan subsidi atau potongan harga untuk pelayanan kesehatan hewan, khususnya bagi pemilik hewan dari kalangan kurang mampu.

Baca juga: KPKP DKI kaji perluasan layanan kesehatan melalui BPJS Hewan

“Bukan BPJS. Hanya subsidi atau potongan harga kalau BPJS kan ada iurannya. Wacana untuk memberikan subsidi kepada pemilik hewan yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan hewan,” kata dia saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan sistem subsidi atau potongan harga yang dimaksud akan berlaku saat pemilik membawa hewannya untuk diperiksa ke Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Namun, dia menekankan wacana ini masih dalam tahap perencanaan awal dan memerlukan kajian komprehensif sebelum bisa diimplementasikan.

Sebelum direalisasikan, kata Hasudungan, Dinas KPKP lebih memilih untuk mempersiapkan sarana prasarana terlebih dahulu, seperti menambah Puskeswan karena untuk saat ini Jakarta baru memiliki dua Puskeswan, yakni di Ragunan, Jakarta Selatan, dan Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

Baca juga: Legislator DKI dukung perluasan kesehatan hewan melalui BPJS Hewan

Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD Jakarta Fraksi PDI-P Hardiyanto Kenneth mendorong wacana layanan BPJS hewan untuk pemilik yang kurang mampu karena tidak semua pemilik hewan di Jakarta memiliki kondisi ekonomi yang memadai.

“Tidak semua pemilik hewan berlatar belakang dari kalangan mampu. Kadang yang mereka rescue itu kucing liar dan anjing liar, biasanya mereka juga akan merawatnya. Mereka adalah garda terdepan dalam bantuan pada hewan domestik,” kata Kenneth.

Layanan BPJS hewan nantinya akan terintegrasi dengan sistem identifikasi peliharaan melalui microchip yang bertujuan untuk pendataan.

Baca juga: Anggota DPRD DKI dukung penuh program BPJS Hewan dari DKPKP

Oleh karena itu, Kenneth berharap agar Puskeswan Ragunan menjadi barometer pelayanan kesehatan hewan di Indonesia. Sebab, dia menyoroti Puskeswan Ragunan telah memiliki kemajuan pelayanan yang signifikan.

“Saya ingin Puskeswan ini menjadi contoh nasional dan internasional. Ini tantangan buat Dr. Hasudungan untuk mewujudkan rumah sakit hewan yang berstandar internasional,” kata dia.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Read Entire Article
Rakyat news | | | |