Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan per 1 Oktober 2025 telah terbentuk sebanyak 10.012 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kita berhasil membentuk 10.012 SPPG. Jadi di akhir September itu kita menargetkan 10.000 SPPG, Alhamdulillah terbentuk 10.012. Jadi, kita melebihi target 12," ucap Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, penambahan jumlah SPPG itu berdampak pula pada penambahan penyerapan anggaran BGN dalam melaksanakan Program MBG.
Dadan mengatakan diperkirakan penyerapan anggaran BGN hingga 5 Oktober 2025 mendatang bertambah Rp5 triliun, menyusul jumlah SPPG yang saat ini telah mencapai 10.012 satuan.
Baca juga: BGN nonaktifkan 56 SPPG imbas kasus keracunan MBG yang berulang
"Satu SPPG berdiri, maka penyerapan (anggarannya) akan bertambah antara Rp900 (juta) sampai Rp1 miliar. Jadi lima hari ke depan, penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional akan bertambah Rp5 triliun," ucapnya.
Sebelumnya pada Kamis (18/9) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan sebanyak 141 satuan tugas (satgas) dibentuk untuk mempercepat pembangunan SPPG di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) guna menyukseskan Program MBG.
"Satgas konsentrasi di 3T ada 141 satgas di tingkat kabupaten yang ada, mereka tugas utamanya memfasilitasi mulai dari menyiapkan lahan untuk SPPG, entah dari pemerintah daerah maupun mitra," katanya.
Mendagri menjelaskan tugas masing-masing satgas juga menyampaikan usulan titik-titik pembangunan SPPG mengingat di wilayah 3T lanskap alamnya sebagian besar merupakan hutan atau pulau-pulau di tengah laut.
Baca juga: BGN segera bangun 27 dapur MBG di Lampung
Sesuai dengan kesepakatan, kata dia, Kementerian PU akan membangun SPPG, sementara Kemendagri menyiapkan daerah-daerah yang menjadi target pembangunan serta tanahnya.
Untuk wilayah aglomerasi dan 3T, Kepala BGN Dadan Hindayan menerapkan dua strategi terkait dengan pembentukan SPPG, yakni dengan mengandalkan kemitraan dari berbagai pihak baik TNI, Muhammadiyah, maupun asosiasi pengusaha.
Strategi kedua, untuk daerah terpencil yang mitranya tidak sampai 1.000, setiap pemerintah daerah membentuk satgas sesuai arahan Mendagri untuk mendaftar berapa jumlah SPPG yang bisa dibangun.
Baca juga: SPPG di Karimun urus sertifikasi laik higiene dan sanitasi
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
