Beijing (ANTARA) - Pemerintah China kembali mengajukan protes atas pernyataan bersama mengenai Taiwan yang disampaikan para menteri luar negeri (menlu) G7 dari hasil pertemuan di Charlevoix, Kanada pada 12-14 Maret 2025.
"Pernyataan bersama pertemuan menteri luar negeri G7 dan deklarasi mereka merupakan salah penafsiran yang disengaja terhadap fakta dan kebenaran, yang bertujuan untuk menjelekkan China dan mencampuri urusan dalam negeri China. Kami sangat menyesalkan, dengan tegas menolaknya dan telah mengajukan protes serius," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing pada Senin.
Anggota G7 adalah perkumpulan negara-negara maju, yaitu Amerika Serikat (AS), Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis ditambah Uni Eropa untuk mewakili Belgia, Belanda, Polandia, Spanyol dan Swedia.
Dalam pernyataan bersama yang disampaikan usai pertemuan, disebutkan bahwa G7 sangat prihatin dengan situasi di Laut China Timur serta Laut China Selatan dan terus menentang keras upaya sepihak untuk mengubah status quo, khususnya dengan kekerasan dan paksaan.
Mereka menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, mendorong penyelesaian masalah lintas-selat secara damai, juga menyatakan dukungan atas partisipasi Taiwan yang berarti dalam organisasi internasional.
Selain itu, G7 juga mengaku prihatin dengan pembangunan militer China yang disebut terus meningkat pesat khususnya senjata nuklir sehingga G7 menyerukan agar China terlibat dalam diskusi pengurangan risiko strategis dan mempromosikan stabilitas melalui transparansi.
"China berkomitmen pada pembangunan yang damai, mengikuti kebijakan pertahanan nasional yang bersifat defensif dan selalu menjaga kekuatan nuklirnya pada tingkat minimum yang dipersyaratkan oleh keamanan nasional," ungkap Mao Ning.
Pengeluaran pertahanan nasional China, ungkap Mao Ning, dilakukan untuk melindungi kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan China.
Pengeluaran keamanan pun dilakukan secara terbuka, transparan, rasional dan tepat.
"G7 tidak mengatakan apa pun tentang tanggung jawab AS dalam pelucutan senjata dan risiko proliferasi nuklir yang ditimbulkan oleh AUKUS, dan memilih untuk mengarahkan isu tersebut ke China. Ini adalah standar ganda yang nyata," ungkap Mao Ning.
Mao Ning meminta agar negara-negara G7 untuk melihat tren sejarah, membuang mentalitas Perang Dingin dan bias ideologis, berhenti mengganggu kedaulatan China dan mencampuri urusan dalam Negeri Tirai Bambu itu, serta berhenti mengobarkan permusuhan dan konfrontasi blok.
"Khususnya prinsip 'satu China adalah norma yang diakui dengan baik dalam hubungan internasional. Pemerintah Republik Rakyat China adalah satu-satunya pemerintah sah yang mewakili seluruh China, Taiwan tidak pernah menjadi negara, tidak di masa lalu, dan tidak akan pernah di masa depan," tegas Mao Ning.
Mao Ning menyebut upaya agar Taiwan diakui di organisasi-organisasi internasional dengan dalih pertukaran dan kerja sama dalam bidang ekonomi, perdagangan, teknologi, budaya dan pendidikan maupun bidang lainnya, menyalahi "Prinsip satu-China".
"Mereka telah memaksa atau membujuk negara-negara lain melalui diplomasi dolar dan suap untuk mendirikan lembaga-lembaga baru atau mengganti nama lembaga-lembaga yang sudah ada di beberapa negara, menggoda mereka untuk menyeberangi, menginjak-injak, atau bergerak di pinggiran garis merah masalah Taiwan, dan menghancurkan hubungan mereka dengan China," tambah Mao Ning.
Mao Ning menegaskan bahwa China tidak dapat dihalangi dan mengandalkan kekuatan eksternal untuk kemerdekaan tidak akan berhasil.
"China selama ini menentang interaksi resmi dalam bentuk apa pun antara otoritas Taiwan dan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan China. Kami berharap negara-negara terkait akan melihat melalui skema-skema yang bermaksud buruk dari otoritas Taiwan dan menegakkan landasan politik hubungan mereka dengan China," ungkap Mao Ning.
Baca juga: Para menlu G7 bertemu bahas Ukraina, China
Baca juga: Bappenas sebut dominasi ekonomi negara anggota G7 mengalami penurunan
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025
