Jakarta (ANTARA) - Catalyst Policy Works menjelaskan enam prasyarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia guna mencapai kecerdasan artifisial (AI) berdikari atau Sovereign AI.
Direktur Eksekutif Catalyst Policy Works Wahyudi Djafar menjelaskan, kecerdasan artifisial berdikari merupakan kemampuan negara untuk melakukan kontrol terhadap bagaimana teknologi AI bekerja, dikembangkan, dan dimanfaatkan.
"Termasuk kemudian data-data yang nantinya digunakan sebagai basis untuk melakukan pengembangan dan learning (pembelajaran) dari teknologi AI," kata Wahyudi dalam sebuah sesi diskusi di Jakarta Pusat, Kamis.
Baca juga: Wamenkomdigi: Indonesia terbuka pada inisiatif pembangunan industri AI
Wahyudi memaparkan, prasyarat pertama yakni Indonesia perlu memiliki infrastruktur digital yang memadai dan mendukung untuk mengembangkan AI.
"Kita punya seberapa besar kapasitas GPU, Graphic Processing Unit, yang bisa digunakan untuk learning AI dan sebagainya," ujarnya.
Kedua adalah kapasitas talenta digital yang mumpuni dalam melakukan pengembangan model AI serta teknologi lanjutannya.
Baca juga: Fitur AI untuk mendukung produktivitas yang rilis sepanjang 2025
Ketiga, riset pengembangan dan inovasi yang didorong oleh koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti universitas, lembaga riset, dan industri.
"Kita bisa ambil contoh misalnya, Arab Saudi itu secara serius melalui sovereign fund (dana investasi negara) mengembangkan satu riset untuk pengembangan model berbasis bahasa Arab," kata Wahyudi.
Keempat adalah regulasi dan prinsip etika yang kuat dan mencakup berbagai hal terkait adopsi teknologi AI. Menurutnya, saat ini regulasi AI di Indonesia masih pada tahap pendekatan sukarela melalui surat edaran.
Baca juga: Menkomdigi ingin AI Innovation Hub hadirkan inovasi bagi publik
"Basis regulasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, itu masih sangat terbatas kalau bicara tentang artificial intelligence," ucapnya.
Kelima, memberikan stimulus kepada industri AI dalam negeri dalam bentuk kebijakan perpajakan, insentif fiskal lainnya, atau dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia.
Keenam, kerja sama internasional. Menurutnya, upaya mewujudkan seluruh elemen AI berdikari perlu didukung oleh kerja sama internasional.
"Karena pada dasarnya kebutuhan untuk mencukupi keseluruhan elemen yang dibutuhkan untuk pengembangan kecerdasan artifisial berdikari itu tetap harus melibatkan banyak negara ya," kata Wahyudi.
Baca juga: Kemkomdigi bertujuan bentuk sovereign AI lewat AI Talent Factory
Baca juga: Kemkomdigi ingin lulusan AI Talent Factory berdaya saing global
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
