Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menjajaki kerja sama strategis dengan Chandler Institute of Governance (CIG) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah melalui pengembangan instrumen pengukuran berbasis data.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan kerja sama ini sejalan dengan komitmen Kemendagri untuk memperkuat peran pemerintah daerah sebagai garda terdepan pelayanan publik dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
"Kemendagri, dalam hal ini BSKDN, memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah, khususnya koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri," kata Yusharto kepada ANTARA dalam diskusi yang berlangsung di Command Centre BSKDN, Jakarta, Selasa.
CIG adalah lembaga internasional yang berbasis di Singapura dengan rekam jejak panjang dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan di berbagai negara.
Menurut dia, BSKDN akan terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan daerah melalui pengembangan instrumen pengukuran berbasis data yang dapat menjadi acuan perbaikan kinerja, peningkatan layanan publik, serta perumusan kebijakan tepat sasaran.
Baca juga: BSKDN kawal aktivasi siskamling dan pelaksanaan 11 arahan Mendagri
Adapun empat indeks strategis yang dikembangkan BSKDN meliputi Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).
Yusharto menambahkan pemerintah daerah sedang menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan instrumen pengukuran yang lebih komprehensif, berbasis data, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan itu, CIG memaparkan Local Government Index, instrumen yang dirancang untuk mengukur, menilai, sekaligus mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah pada kapasitas sumber daya, visi dan perencanaan, keterampilan aparatur, jejaring kerja sama, hingga tingkat kepercayaan publik.
Yusharto berharap Local Government Index dapat melengkapi instrumen evaluasi Kemendagri yang sudah berjalan, seperti Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), serta bersinergi dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga hasil pengukuran kinerja lebih holistik dan relevan.
"Semoga ini menjadi awal yang baik untuk perubahan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan kerja sama dengan CIG berpotensi memberikan manfaat strategis, mulai dari penguatan kapasitas aparatur daerah, peningkatan transparansi, hingga penciptaan kebijakan berbasis bukti.
Baca juga: BSKDN Kemendagri akselerasi program Makan Bergizi Gratis di Jateng
Baca juga: BSKDN Kemendagri: Penguatan UMKM perlu kolaborasi pusat-daerah
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
