BRI: Emas di masyarakat bisa dimonetisasi jadi likuiditas pembangunan

4 hours ago 3

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Sunarso menyampaikan bahwa stok emas yang disimpan masyarakat secara mandiri dapat dimonetisasi dan dioptimalkan agar menjadi salah satu sumber likuiditas pembangunan melalui peran bank emas (bullion bank).

Ia mencatat bahwa Indonesia memiliki cadangan emas dalam jumlah yang banyak, baik cadangan emas yang masih berada di alam maupun cadangan emas hasil tambang dan cadangan emas yang dimiliki masyarakat. Emas masyarakat inilah yang hingga saat ini belum dioptimalkan oleh sistem keuangan nasional.

“Dan ini (emas masyarakat) belum secara optimal, belum kita monetisasi menjadi likuiditas pembangunan. Maka kemudian, dibentuklah bank emas ataupun bullion services ini, tujuannya adalah supaya kita punya cadangan emas,” kata Sunarso saat konferensi pers peresmian layanan bank emas di Jakarta, Rabu.

Dengan adanya tambahan likuiditas pembangunan yang berasal dari monetisasi emas, Sunarso meyakini bahwa laju pertumbuhan serta pembangunan ekonomi Indonesia dapat dipacu.

Merujuk pada pengalaman sebelumnya, ia mengingatkan bahwa Paket Kebijakan Oktober 1988 telah mempermudah pendirian bank sehingga uang-uang yang beredar di masyarakat bisa dimasukkan ke dalam sistem perbankan dan kemudian dimanfaatkan sebagai sumber likuiditas pembangunan.

Kini, dengan adanya layanan bank emas, stok emas yang beredar di masyarakat dapat dioptimalkan oleh lembaga jasa keuangan (LJK) dalam hal ini melalui Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sehingga dapat menjadi salah satu sumber likuiditas pembangunan.

Menurut Sunarso, kajian pembentukan bank emas sudah dilakukan sejak lama menyusul adanya arahan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa saat ini Indonesia menjadi negara dengan cadangan emas terbesar keenam di dunia, yakni sekitar 2.600 ton. Sementara produksi emas Indonesia baru mencapai 110 ton, menjadikannya produsen terbesar kedelapan di dunia.

Pada tahun lalu, sebut Sunarso, Indonesia mengekspor emas dengan nilai sekitar 5,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Namun di balik itu, Indonesia juga masih mengimpor emas senilai 2,6 miliar dolar AS.

Emas yang diproduksi diharapkan dapat terjadi peningkatan nilai tambah (added value) di dalam negeri sehingga Indonesia tidak lagi mengekspor emas dalam bentuk bahan mentah. Produk turunan emas juga diharapkan bisa dipenuhi dari dalam negeri.

Oleh sebab itu, ujar Sunarso, tujuan lain pembentukan bank emas juga termasuk untuk bisa memaksimalkan nilai tambah sumber daya emas di Indonesia.

“Singkat cerita tujuannya yang kedua adalah meningkatkan nilai tambah emas. Dari emas sebagai raw material, kemudian menjadi produk-produk turunan emas. Dan itu yang diperkirakan akan mampu menyerap tambahan tenaga kerja 1,8 juta tenaga kerja baru dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sisi nominal sekitar Rp245 triliun,” kata Sunarso.

Pada Rabu, layanan bank emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi diluncurkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Menjelang HUT Ke-80 RI, ujar Prabowo, untuk pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia memiliki bank emas.

Presiden berharap keberadaan bank emas ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Prabowo juga menyebutkan, bank emas ini akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga Rp245 triliun, membuka 1,8 juta lapangan kerja baru, hingga memperluas devisa.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah mendapatkan izin usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 12 Februari 2025. Selain BSI, ada Pegadaian yang juga mengantongi izin usaha bulion per 23 Desember 2024.

Sebelum menerbitkan izin usaha kepada BSI dan Pegadaian, OJK juga telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion pada Oktober 2024.

Read Entire Article