Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyoroti sejumlah isu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) ke-9, mulai dari pencantuman label gizi atau Nutri-level guna edukasi kesehatan hingga obat terapi tingkat lanjut (ATMP).
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan di Jakarta, Rabu, bahwa rapat tersebut membahas permasalahan kesehatan yang mencakup beberapa isu baru, sekaligus menindaklanjuti isu yang telah dibahas sebelumnya. Salah satu isu utama yang dia angkat mengenai kebijakan penerapan Nutri-Level.
Taruna Ikrar menyoroti pentingnya implementasi Nutri-Level sebagai upaya membatasi asupan gula, garam, dan lemak (GGL) sebagai penyebab utama kejadian penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia. Dia menyebutkan, angka kejadian PTM di Indonesia terbilang tinggi dengan angka kematian akibat PTM sebesar 73 persen, sementara rata-rata di dunia angka kematiannya di bawah itu, yaitu 70 persen.
Fakta tersebut mendorong Kepala BPOM menandatangani Rancangan Revisi Peraturan BPOM tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan pada Senin (6/4). Menurutnya, peluncuran kebijakan Nutri-level ini untuk edukasi kepada masyarakat, agar dapat memilih makanan yang lebih sehat.
“Tahapan implementasi ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kita belum sampai tahapan mandatory. Tahapan awalnya edukasi dulu," katanya.
Baca juga: BPOM: Pada tahap awal Nutri-level diimplementasikan ke minuman
Selain membahas mengenai Nutri-Level, dia juga mengangkat isu ketersediaan obat dalam kaitannya dengan kondisi geopolitik dunia yang tengah tidak stabil. Dampak kondisi tersebut terhadap industri farmasi nasional antara lain terganggunya rantai pasok serta kenaikan harga bahan baku kemasan yang potensial berimbas pada kenaikan harga obat.
Menurutnya, BPOM akan mengakomodir hal ini melalui peraturan mengenai kemasan obat, yang diharapkan dapat mengontrol kenaikan harga tersebut.
Taruna juga menyoroti penyalahgunaan obat-obat tertentu (OOT), seperti triheksifenidil dan tramadol. Ia menyebut bahwa dari hasil pengawasan BPOM, terlihat lonjakan penyalahgunaan yang 80% terjadi di kalangan generasi muda.
“Hal ini menjadi atensi besar bagi BPOM. Kami bersama lintas sektor terkait akan berupaya mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan ini, salah satunya melalui Aksi Nasional Pemberantasan Penyalahgunaan Obat,” katanya.
Pihaknya juga membahas mengenai pemanfaatan obat bahan alam dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Potensi kita besar sekali dalam penggunaan obat bahan alam. Kami perlu support dalam hal ini,” ujarnya.
Baca juga: BPOM: Regulasi-kolaborasi dorong inovasi pengembangan ATMP nasional
Pihaknya juga mendorong penguatan regulasi mengenai penggunaan advanced therapy medicinal product (ATMP) di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencegah pemanfaatannya yang tidak sesuai.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan pentingnya sinkronisasi program kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, ketidaksinkronan ini berisiko menyebabkan program-program kesehatan nasional tidak berjalan secara efektif, termasuk terkait peningkatan kualitas layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
“Kita inginnya bidang kesehatan ini jangan mengobati orang sakit, tetapi menjaga orang tetap sehat. Kita urusnya [mulai dari] puskesmas ini,” katanya.
Senada, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengangkat salah satu isu kesehatan yang cukup penting dan berkaitan dengan peran pengawasan BPOM, yakni penyalahgunaan obat. Wihaji menyoroti bahaya yang mengancam kesehatan generasi penerus bangsa, mengingat penyalahgunaan banyak ditemukan menyasar anak usia sekolah.
“Mungkin awalnya dari resep, tetapi setelahnya resep tersebut disalahgunakan. Ini masalah sederhana, tapi masalah besar. Dan saya berharap BPOM serta instansi terkait bisa bersama-sama menangani permasalahan ini,” katanya.
Selain itu, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Sutopo Patria Jati membahas mengenai fokus mereka dalam mengukur dan menganalisis ketahanan mereka dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan JKN di Indonesia.
Baca juga: BPOM: Nutri-level upaya edukasi publik guna cegah penyakit tak menular
Baca juga: Mendukbangga sebut Nutri-level upaya kuatkan generasi muda bangun RI
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
