Mamuju, Sulbar (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyarankan empat strategi kepada Pemprov Sulbar agar dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Untuk mempertahankan opini WTP, Pemprov Sulbar harus melakukan empat strategi," kata Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Sulbar Angga Hervianto pada penutupan retreat Pemprov Sulbar di Markas Korem 142/Tatag Mamuju, Sulbar, Minggu.
Keempat strategi mempertahankan opini WTP itu, kata Angga, yakni kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen. Kemudian, penguatan sinergi antarperangkat daerah termasuk BPKPD, inspektorat, dan DPRD.
Selain itu, monitoring dan evaluasi keuangan secara berkala, serta peningkatan kapasitas SDM keuangan dan penertiban administrasi aset.
Pemberian opini WTP oleh BPK sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, lanjutnya, diberikan jika laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
"Penilaian ini mencakup kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, efektivitas pengendalian internal serta kepatuhan terhadap regulasi," terangnya.
Angga juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
"Opini WTP bukanlah tujuan akhir, namun mencerminkan sejauh mana pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif, efisien, dan berintegritas," katanya.
Ia juga menjelaskan tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, yakni keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yang masing-masing memiliki peran penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Angga juga menegaskan pengelolaan keuangan yang hati-hati dan bertanggung jawab (prudent) harus didasarkan pada empat pilar utama, yakni pertama, transparansi dan akuntabilitas dengan menyusun laporan keuangan yang lengkap dan sah.
Kedua, kepatuhan yaitu mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintahan (SAP).
Ketiga, prinsip konservatif atau perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan hati-hati.
Keempat, pengendalian internal yaitu membangun sistem pengendalian yang terstruktur dan efektif.
Angga mengakui masih terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan di Sulbar.
Ia membeberkan sejumlah temuan yang kerap berulang, mulai dari kesalahan dalam penganggaran, pemanfaatan pendapatan yang belum optimal, hingga pengelolaan aset yang tidak memadai.
"Retreat ini diharapkan menjadi momentum refleksi dan konsolidasi bagi Pemprov Sulbar dalam memperkuat tata kelola keuangan yang lebih baik, serta terus menjaga kepercayaan publik melalui akuntabilitas yang tinggi," kata Angga.
Retreat yang berlangsung selama tiga hari, yakni 18-20 Juli 2025 dibuka Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dengan diikuti 50 peserta yang terdiri atas para kepala OPD, staf ahli dan tenaga ahli Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar.
Baca juga: Menteri Transmigrasi bekali peserta retreat Pemprov Sulbar
Baca juga: Wagub Sulbar minta temuan BPK segera ditindaklanjuti
Pewarta: Amirullah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
